“Kalau tarif impor tidak ditekan dan pengawasan barang masuk tidak diperketat, akan semakin banyak korban PHK. Perusahaan kita kalah bersaing, karena barang-barang murah dari luar membanjiri pasar,” tegasnya.
Melihat situasi ini, SPSI Jawa Barat mendesak pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani persoalan PHK dan perlindungan buruh.
“Kita butuh Satgas PHK yang lintas sektor. Ini bukan hanya soal data, tapi soal kehidupan. Ribuan buruh sekarang kehilangan penghasilan, dan negara tidak bisa diam,” pungkas Roy.***
1 2
