Koran Mandala – Tiap 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat gotong royong dalam sistem perekonomian nasional. Di tengah tantangan pembangunan yang belum merata, momentum ini seharusnya dimaknai lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia adalah panggilan untuk membumikan kembali semangat koperasi sebagai motor perubahan, khususnya bagi desa-desa yang selama ini tertinggal dalam putaran ekonomi nasional.
Salah satu inisiatif yang kini mencuat adalah gagasan pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa di Indonesia. Sebuah ide besar yang berangkat dari kenyataan pahit: ketimpangan antara desa dan kota masih menjadi luka lama yang belum sembuh. Ketimpangan ini tak hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut akses terhadap modal, pengetahuan, distribusi barang, serta partisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
Pemkab Bandung Targetkan Pembentukan Koperasi Merah Putih Rampung Juli 2025
Koperasi sebagai Jalan Tengah
Koperasi memiliki posisi unik. Ia bukan semata entitas ekonomi, tapi juga lembaga sosial yang berakar pada nilai partisipasi, solidaritas, dan kemandirian. Di tengah sistem ekonomi yang cenderung oligarkis dan berpusat di kota, koperasi bisa menjadi jalan tengah yang menjembatani kebutuhan rakyat kecil dengan sistem produksi dan distribusi yang berkeadilan.
Dengan mendirikan Koperasi Merah Putih di tiap desa, ada harapan baru untuk membangkitkan ekonomi lokal dari bawah, tanpa menunggu uluran tangan investor besar atau intervensi negara yang lamban. Koperasi dapat menjadi instrumen distribusi keadilan ekonomi dan sosial secara lebih langsung dan partisipatif.
Menangkal Jeratan Pinjaman Online dan Tengkulak
Salah satu tujuan utama pendirian Koperasi Merah Putih adalah memberikan akses pembiayaan yang murah, adil, dan aman bagi warga desa. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku UMKM, terjerat pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi yang memiskinkan.
Tak hanya itu, koperasi juga diharapkan mampu membebaskan petani dan nelayan dari cengkeraman utang tengkulak. Selama ini, tengkulak menjadi satu-satunya penyedia modal mudah bagi petani dan nelayan dengan resiko harga beli hasil panen yang rendah. Akibatnya, petani dan nelayan kerap kehilangan kendali atas hasil panen dan nilai jual produk mereka.
Dengan hadirnya koperasi berbasis desa, mereka bisa memperoleh modal kerja secara kolektif, menjual produk dengan harga wajar, serta menyimpan hasil panen di gudang milik koperasi hingga harga stabil. Ini adalah langkah konkrit membalikkan posisi tawar petani dan nelayan agar lebih berdaulat atas mata pencahariannya.
Tantangan: Regulasi, Mentalitas, dan Kritik Soal Pendanaan
Namun jalan membangun koperasi desa tidaklah tanpa tantangan. Pertama, soal regulasi dan birokrasi. Masih banyak kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan menghambat pembentukan koperasi baru. Selain itu, pendampingan yang tidak merata membuat banyak koperasi “mati suri” karena salah urus.
Kedua, tantangan mentalitas. Tidak sedikit warga yang memandang koperasi hanya sebagai ‘lembaga simpan pinjam’, tanpa pemahaman akan potensi besarnya sebagai lembaga ekonomi produktif dan demokratis. Belum lagi integritas pengurus yang di banyak kasus jadi penyebab kehancuran sebuah koperasi.
Ketiga, kritik soal sumber pendanaan. Sejumlah kalangan mempertanyakan dari mana dana untuk mendirikan puluhan ribu Koperasi Merah Putih akan berasal, mengingat ruang fiskal negara saat ini cukup sempit. Dalam situasi post-pandemi dan defisit anggaran yang terus ditekan, pembentukan koperasi secara massif dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek populis tanpa keberlanjutan, jika tidak dibarengi dengan skema pembiayaan yang jelas, transparan, dan mandiri.
Mereka menuntut kejelasan apakah dana koperasi berasal dari APBN, Danantara, dana desa, atau kolaborasi dengan sektor swasta. Tanpa akuntabilitas yang ketat, program ini bisa saja berujung pada praktik korupsi, kredit macet dan koperasi abal-abal.
Masuknya 3-5 miliar rupiah perdesa, ditambah 1-2 miliar rupiah dana desa ditambah bantuan khusus lain ke desa, kini dana besar terakumulasi di desa. Tanpa pengawasan yang ketat itu hanya akan jadi ajang bancakan koruptor.
Implikasi Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya
Secara ekonomi, koperasi desa yang sehat dan mandiri dapat menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Ia bisa menyerap produk petani, mendistribusikan kebutuhan pokok dengan harga wajar, dan membuka akses modal secara adil.
Secara politik, penguatan koperasi berarti memperluas ruang demokrasi ekonomi di tingkat akar rumput. Warga desa tidak lagi hanya jadi objek pembangunan, tapi juga subjek yang punya kendali atas arah ekonominya sendiri. Ini sekaligus menekan dominasi elite ekonomi-politik di tingkat pusat yang sering abai pada realitas desa.
Secara sosial budaya, koperasi menghidupkan kembali nilai gotong royong yang mulai tergerus oleh budaya individualistik. Koperasi mendorong partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab kolektif—semua nilai yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradaban desa yang kuat, mandiri, dan bermartabat.
Menghapus Ketimpangan Desa-Kota Lewat Koperasi
Gagasan “Satu Desa Satu Koperasi Merah Putih” bukan sekadar slogan. Ini adalah agenda strategis dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia dari pinggiran. Ketika desa diberdayakan secara ekonomi, maka migrasi ke kota dapat ditekan, ketergantungan terhadap pusat berkurang, dan stabilitas nasional pun menguat.
Dengan pengelolaan yang profesional, partisipatif, dan transparan, koperasi bisa menjelma menjadi lokomotif perubahan sosial-ekonomi yang sejati. Inilah saatnya koperasi tidak lagi dipinggirkan, melainkan diposisikan di pusat strategi pembangunan nasional.
Koperasi adalah warisan gagasan para pendiri bangsa. Kini, kita dituntut untuk menanamkan kembali akar koperasi ke dalam tanah desa yang subur. Karena di sanalah sejatinya Indonesia hidup—bukan di gedung pencakar langit kota, melainkan di sawah, kebun, dan pasar rakyat desa.
Hari Koperasi bukan hanya perayaan sejarah. Ia adalah pengingat akan masa depan yang bisa dibangun—jika kita berani memperjuangkannya bersama.
