Rencana Penambangan Nikel di Raja Ampat Tuai Penolakan dari FABEM

Koran Mandala –Penolakan terhadap rencana penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, kian meluas. Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) menegaskan sikap menolak keras kegiatan pertambangan tersebut karena dinilai akan mengancam ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

FABEM menyuarakan kekhawatiran atas potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan tambang, seperti pencemaran air dan tanah, deforestasi, hingga gangguan terhadap keanekaragaman hayati. Dampak sosial seperti hilangnya mata pencaharian dan terganggunya kesehatan warga juga menjadi perhatian utama.

“Raja Ampat adalah kawasan dengan kekayaan hayati laut tertinggi di dunia. Penambangan nikel di sana sama saja menghancurkan masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” ujar Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, dalam keterangan tertulis Minggu, 8 Juni 2025.

Penambangan Batu Akik Ilegal Kembali Ditutup Aparat Polsek Singajaya

Raja Ampat diketahui menyimpan lebih dari 2.500 spesies ikan laut, 75% spesies karang dunia, serta berbagai jenis moluska dan mamalia laut. FABEM menilai keberadaan tambang akan membawa kerusakan permanen bagi ekosistem global yang sangat bernilai ini.

Wakil Ketua Umum FABEM Bidang Kerja Sama Antar Lembaga & Hukum, Tody Ardiyansah Prabu, S.H., menyatakan siap mengawal gerakan penolakan. Ia menyebutkan bahwa FABEM tengah menjalin konsolidasi dengan berbagai organisasi dan masyarakat adat untuk menghentikan rencana tambang di wilayah tersebut.

Menurutnya, aktivitas tambang nikel harus mematuhi prinsip Good Mining Practice (GMP), yang mencakup aspek teknis, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, serta pelestarian lingkungan. Namun, banyak tambang di Indonesia yang mengabaikan prinsip ini dan menyebabkan kerusakan parah di berbagai pulau kecil.

FABEM juga menekankan bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk kegiatan non-pertambangan seperti konservasi, pendidikan, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan.

“Penambangan bukan prioritas di pulau kecil. Apalagi jika tidak memenuhi syarat lingkungan yang ketat. FABEM akan terus bersuara demi keberlanjutan alam dan kehidupan rakyat,” tegas Tody.

FABEM menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan isu-isu lingkungan dan menolak setiap bentuk eksploitasi alam yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang.