“Keputusan PJ Gubernur ini mencerminkan keberpihakan kepada pengusaha dan ketidakpedulian terhadap nasib buruh,” ujar Roy Jinto.
Sebagai bentuk perlawanan, buruh Jawa Barat telah merencanakan serangkaian langkah tegas. Mereka akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara pada tanggal 24, 26, dan 27 Desember 2024.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan dua tuntutan utama, yaitu penetapan UMSK sesuai rekomendasi kabupaten/kota dan pencopotan PJ Gubernur Jawa Barat.
Selain aksi demonstrasi, buruh juga mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan terhadap PJ Gubernur Jawa Barat. Langkah ini ditempuh untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka yang dinilai telah dilanggar.
Tidak hanya itu, mogok daerah di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat juga menjadi opsi terakhir jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Keputusan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan buruh. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Roy Jinto.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah pusat untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Buruh berharap agar hak mereka atas UMSK yang layak dapat terpenuhi sesuai dengan rekomendasi dewan pengupahan yang telah dibahas secara matang.
UMSK merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan buruh di sektor-sektor strategis. Penetapan UMSK yang tidak sesuai dengan rekomendasi dapat memengaruhi stabilitas hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja di Jawa Barat.
Keputusan PJ Gubernur ini menjadi perhatian besar karena berpotensi menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan upah sektoral di masa mendatang.
Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan keberpihakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Buruh Jawa Barat kini menunggu respons pemerintah atas tuntutan mereka, dengan harapan keadilan akan segera ditegakkan.
