Sebaran Jumlah SMA dan SMK Swasta di Jawa Barat

KORANMANDALA.COM – Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah satuan pendidikan menengah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data referensi resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat tersebar di 27 kabupaten/kota, dengan karakteristik yang sangat beragam antarwilayah.

Data ini bersumber dari sistem referensi pendidikan nasional (Dapodik) dan menggambarkan jumlah satuan pendidikan, bukan jumlah siswa.

Sebaran SMA dan SMK Swasta di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat

Berikut adalah data jumlah SMA dan SMK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat:

Kabupaten Bogor Terbanyak, Kota Banjar Paling Sedikit

Dari data tersebut, Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sekolah menengah terbanyak di Jawa Barat, yakni 560 sekolah (192 SMA dan 368 SMK). Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Garut dan Kabupaten Bekasi, yang sama-sama memiliki 268 sekolah menengah.

Sementara itu, Kota Banjar menjadi wilayah dengan jumlah sekolah menengah paling sedikit, yakni 13 sekolah, disusul Kabupaten Pangandaran dengan 27 sekolah.

Dominasi SMK di Wilayah Kabupaten

Salah satu pola yang terlihat jelas dari data ini adalah dominasi jumlah SMK dibandingkan SMA, terutama di wilayah kabupaten. Kondisi ini mencerminkan arah kebijakan pendidikan menengah yang mendorong pendidikan kejuruan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja dan sektor industri di Jawa Barat.

Sebaliknya, di beberapa kota besar seperti Kota Bandung, jumlah SMA masih relatif seimbang dengan SMK, mencerminkan karakter wilayah perkotaan yang memiliki pilihan jalur pendidikan lebih beragam.

Perlu dicatat bahwa data ini merupakan data administratif satuan pendidikan swasta dan tidak mencerminkan daya tampung, kualitas, maupun status akreditasi sekolah. Meski demikian, data ini penting sebagai rujukan publik untuk melihat beban dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan menengah, khususnya pada sektor swasta.

Keberadaan data ini juga relevan dalam konteks perencanaan pendidikan daerah, kebijakan perizinan sekolah, serta evaluasi pemerataan akses pendidikan menengah di Jawa Barat. (FMA)