Koran Mandala – Program wajib militer bagi pelajar yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi bergulir dengan melibatkan ratusan siswa dari tingkat SMP hingga SMA. Dedi mengklaim, program ini telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku peserta, mulai dari berhenti merokok hingga mengurangi kecanduan game online.
“Minimal yang suka merokok berhenti merokok. Yang suka minum tiap malam juga berhenti. Saya lihat, 10 persen anak-anak di Jabar ini sudah kecanduan game online,” kata Dedi saat ditemui di Bandung, Senin 5 Mei 2025 malam.
Untuk mendukung keberlanjutan perubahan perilaku tersebut, Dedi tengah merancang sekolah khusus bagi siswa yang telah mengikuti wajib militer. Sekolah ini akan tersebar di setiap kabupaten dengan pengawasan langsung dari anggota TNI.
“Kalau mereka balik ke lingkungan semula, bisa kembali ke kebiasaan lama. Maka saya siapkan sekolah dengan guru dan pembinaan khusus,” katanya.
Antusiasme orang tua pun meningkat. Permintaan agar anak mereka ikut program ini bahkan sudah mencapai ribuan. Namun, pada tahap awal, hanya 350 siswa yang bisa difasilitasi.
“Sudah 300 lebih yang ikut. SMP dari Purwakarta 39 orang, SMA di Rindam 279 orang,” sebutnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa tahap selanjutnya akan difokuskan pada anak-anak dengan kategori ‘berperilaku khusus’, seperti anak laki-laki yang feminin dan sebaliknya. Namun saat ini, prioritas utama adalah anak-anak yang tergolong nakal atau memiliki perilaku menyimpang.
Untuk mendukung program tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD, yang akan digunakan untuk operasional hingga honor penyelenggara.
Menanggapi kritik soal penggunaan TNI dalam program ini, Dedi menegaskan keterlibatan TNI sudah mendapatkan restu dari jajaran tinggi militer. Ia juga mengajak semua pihak yang menolak untuk ikut terlibat aktif mencari solusi alternatif.
“Daripada hanya berdebat, lebih baik kita urus bareng-bareng. Saya tangani seribu anak, Komnas HAM bisa tangani sekian, KPAI juga begitu,” tegasnya.
Dedi menutup dengan pernyataan bahwa dukungan dari jajaran TNI sudah cukup sebagai legitimasi, tanpa harus menunggu restu langsung dari Presiden.
