KORANMANDALA.COM – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, memberikan masukan tajam kepada Pemerintah Kota Bogor terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.
Atang menekankan pentingnya fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama pembangunan.
“Sesuai dengan esensi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah,” ungkap Atang dengan tegas, Rabu 27 Maret 2024.
Menyoroti hasil reses dan kunjungan lapangan, Atang menemukan banyak keluhan mengenai kesulitan ekonomi masyarakat.
“Di wilayah, kami menemukan banyak pengangguran dan keluhan tentang sulitnya ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Bappeda harus mampu menangkap masalah mendasar ini dan menuangkannya dalam program pembangunan ke depan,” tambahnya.
Atang juga memberikan saran konkret terkait program prioritas untuk menanggulangi masalah tersebut.
“Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan, Peningkatan Ekonomi Kreatif, Pembentukan Pusat Ekonomi Baru, dan Penguatan Usaha Kecil Mikro dan Menengah harus menjadi fokus utama,” paparnya.
Namun, Atang juga mengingatkan Pemerintah Kota Bogor terkait belum terlaksananya Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro.
“Sejak Perda ini disahkan, kami di DPRD belum melihat adanya keberpihakan program maupun anggaran secara maksimal. Padahal ekonomi kita ini diselamatkan oleh para pelaku UMKM pada masa pandemi,” ujarnya.
Atang menegaskan bahwa jika perda tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, ekonomi masyarakat Kota Bogor berpotensi untuk bertahap naik dalam beberapa tahun ke depan.- *** nicko
