Daerah

DPRD Jabar Desak Pemprov Jabar Segera Eksekusi Dana BTT Cikapundung

KORAN MANDALA – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera mengeksekusi rencana penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat banjir di kawasan Sungai Cikapundung.

Menurutnya, keterlibatan langsung pemerintah provinsi disertai dukungan anggaran darurat diperlukan untuk mempercepat penanganan banjir yang telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun.

Tedy mengapresiasi langkah Pemprov Jabar, termasuk kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) yang telah meninjau langsung kondisi di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar pencairan dan pemanfaatan dana BTT tetap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

Hal tersebut penting agar penggunaan anggaran darurat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga meminta Pemprov Jabar berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum merealisasikan penggunaan dana tersebut.

“Intinya kami mempersilakan untuk memanfaatkannya, tetapi tetap harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Paling tidak harus ada surat pemberitahuan seperti itu,” ujar Tedy di Bandung, Minggu (22/11/2026).

Ia mengatakan, persoalan banjir Cikapundung sudah berulang kali disuarakan oleh jajaran legislatif selama bertahun-tahun. Karena itu, rencana penggunaan dana BTT diharapkan tidak berhenti sebatas wacana, tetapi segera diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi karena persoalan ini sudah bertahun-tahun terjadi dan sudah sering kami sampaikan sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut, Tedy menyoroti pentingnya peran Pemprov Jabar dalam menjembatani koordinasi lintas wilayah. Selama ini, penanganan banjir kerap terkendala ego sektoral dan perbedaan batas kewenangan administratif antara pemerintah kabupaten dan kota di kawasan cekungan Bandung.

Ia mencontohkan, persoalan banjir sering memunculkan saling lempar tanggung jawab terkait sumber masalah, mulai dari kawasan hulu hingga wilayah hilir. Akibatnya, penanganan di tingkat kabupaten maupun kota berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak maksimal.

“Sebelumnya masing-masing punya keterbatasan. Pihak Kota Bandung menyebut penyebab banjirnya dari Kabupaten Bandung, sementara Kabupaten Bandung melihat aliran air tidak terkendali saat masuk ke Kota Bandung,” jelas Tedy.

Dengan keterlibatan langsung Pemprov Jabar dan dukungan anggaran BTT, Tedy berharap penanganan banjir Cikapundung dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih terintegrasi.

Sinergi lintas pemerintahan tersebut diharapkan mampu mendorong progres penanganan banjir secara signifikan, sekaligus memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang terdampak.

Share