Waspada Bencana di Bandung, Cikalintu hingga Kopo Masuk Titik Rawan
KORAN MANDALA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diminta memastikan kesiapan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota menyusul ditetapkannya status siaga bencana.
Pengecekan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan surat edaran, tetapi juga memiliki kesiapan nyata di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mendorong Pemprov Jabar menggelar rapat koordinasi (rakor) intensif bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, koordinasi langsung diperlukan untuk menyamakan langkah mitigasi serta memastikan setiap daerah siap menghadapi potensi bencana.
Tedy mengatakan, sosialisasi dan koordinasi tetap dapat dilakukan meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Salah satunya melalui pertemuan daring sehingga tidak memerlukan biaya besar.
“Harusnya ada rakor dengan kota dan kabupaten, tidak hanya sekadar surat. Karena sekarang efisiensi, paling tidak melalui Zoom meeting harus disampaikan dan dikoordinasikan,” ujar Tedy di Bandung, Minggu (22/11/2026).
Ia menekankan, pengecekan kesiapsiagaan harus mencakup sarana dan prasarana penanggulangan bencana di setiap daerah rawan. Mulai dari ketersediaan perahu karet untuk evakuasi banjir berintensitas tinggi, kesiapan anggaran, hingga pemetaan titik-titik lokasi pengungsian.
Selain itu, jajaran pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi mengenai prakiraan cuaca ekstrem maupun potensi curah hujan tinggi harus segera disebarluaskan kepada masyarakat agar langkah antisipasi dapat dilakukan sejak dini.
“Harapannya tidak hanya surat edaran, tetapi mengecek seluruh kesiapsiagaan itu sendiri. Dengan BMKG juga harus betul-betul berkoordinasi, saat diprediksi curah hujan sangat tinggi langsung disebarluaskan informasinya,” katanya.
Tedy juga memetakan sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan catatan kerawanan pada tahun sebelumnya. Ancaman tanah longsor perlu diwaspadai di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Sementara potensi banjir menjadi perhatian di kawasan Karawang, Bekasi, serta Kabupaten Bandung.
Terkait kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tedy menyebut mitra kerja spesifik tersebut berada di bawah ranah Komisi V DPRD Jabar. Meski demikian, Komisi IV tetap mengawal aspek infrastruktur pendukung mitigasi bencana, seperti penanganan sungai dan drainase melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta sektor lingkungan hidup.
Di tengah cuaca yang tidak menentu, Tedy turut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Warga diminta aktif memantau informasi cuaca, mengamankan instalasi maupun peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi, serta menyiapkan obat-obatan darurat keluarga.
“Di tingkat RT dan RW, kalau ada potensi genangan karena sampah, segera lakukan gotong royong. Di kawasan perkotaan, persoalan sampah masih menjadi faktor dominan penyebab terjadinya banjir,” tandasnya.