Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan Sebut Bandung Kota Toleran (Sarah/Koranmandala)
KORAN MANDALA –Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung menjadi alasan kuat agar lahan eks Palaguna di kawasan Alun-Alun Bandung tidak dibiarkan tanpa pemanfaatan yang jelas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong mengoptimalkan kawasan tersebut menjadi ruang hijau sekaligus pusat ekspresi dan eksibisi seni budaya.
Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, S.Ak., S.M., menilai eks Palaguna memiliki potensi strategis untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni memperkuat fungsi ekologis perkotaan dan menyediakan ruang publik bagi aktivitas kebudayaan.
Antisipasi Krisis, Bandung Perlu Kurangi Ketergantungan Sektor Jasa
Dorongan itu disampaikan Andri saat menerima audiensi sejumlah budayawan dan seniman yang tergabung dalam Paguyuban Satria Kiansantang Barisan Reformasi (Paskibar) di Ruang Auditorium DPRD Kota Bandung, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bandung H. Sutaya, S.H., M.H., serta perwakilan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
Aspirasi para budayawan dan seniman mengarah pada pemanfaatan eks Palaguna sebagai ruang publik yang tidak hanya memperhatikan kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan tempat bagi pengembangan seni dan budaya lokal.
Menurut Andri, gagasan tersebut relevan dengan kebutuhan Kota Bandung yang masih menghadapi persoalan keterbatasan ruang terbuka hijau.
Berdasarkan data Pemkot Bandung yang dipublikasikan pada awal 2026, luas RTH Kota Bandung tercatat sekitar 2.101,81 hektare atau 12,56 persen dari total wilayah kota seluas 16.729,65 hektare. Angka itu masih jauh dari target penyediaan RTH sebesar 30 persen sebagaimana ketentuan tata ruang nasional.
Artinya, Kota Bandung masih membutuhkan tambahan ruang hijau dalam skala besar. Karena itu, setiap aset lahan strategis yang berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang publik semestinya tidak dibiarkan kehilangan fungsi.
“Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan diarahkan untuk menunjang ekologi sekaligus pemajuan kebudayaan. Aspirasi para budayawan dan seniman ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait,” ujar Andri.
Ia mengingatkan, lahan eks Palaguna merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, realisasi pemanfaatannya membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.
Selain memiliki nilai strategis sebagai ruang terbuka hijau, kawasan itu juga menyimpan nilai sejarah dan budaya, termasuk keberadaan situs yang disebut sebagai sumur pertama di Kota Bandung. Potensi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep penataan kawasan.
Ketertiban Kawasan Wisata Jangan Hanya Jadi Penertiban Sesaat
Di luar persoalan eks Palaguna, Andri turut menyoroti persoalan ketertiban sosial di sejumlah kawasan wisata unggulan Kota Bandung, terutama Jalan Asia Afrika, Jalan Banceuy, dan Jalan Braga.
Ketiga kawasan tersebut menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, persoalan gelandangan, pengemis, hingga dugaan eksploitasi anak untuk berjualan sampai larut malam masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan serius.
Andri menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penertiban sesaat. Pemerintah perlu membangun pola pengawasan dan penanganan terpadu dengan melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta aparatur kewilayahan.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara khusus bertanggung jawab mengawasi kawasan wisata.
“Kami mendorong agar dibentuk task force, tim kerja lintas sektor untuk mengawal kawasan wisata. Petugas perlu ditempatkan di sejumlah titik strategis agar persoalan gelandangan, pengemis, dan terutama eksploitasi anak dapat segera ditangani,” katanya.
Perhatian khusus diberikan terhadap dugaan praktik eksploitasi anak. Andri menyayangkan masih adanya anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas berjualan hingga malam hari, padahal mereka seharusnya memperoleh waktu istirahat dan kesempatan untuk belajar.
Jika ditemukan indikasi eksploitasi, pemerintah diminta segera melakukan penanganan dengan mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak, termasuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada keluarga yang bersangkutan.
Andri juga menyoroti aktivitas perdagangan dan penawaran jasa di kawasan wisata, terutama Jalan Braga. Menurut dia, keberadaan pedagang dan pelaku usaha merupakan bagian dari denyut ekonomi masyarakat yang tetap harus dilindungi.
Namun, aktivitas tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung maupun merusak citra kawasan wisata.
Ia mengusulkan pendataan serta pengaturan zonasi bagi pedagang dan pelaku usaha yang menawarkan produk maupun jasa. Dengan pengaturan tersebut, kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan tetap berjalan tanpa menimbulkan kesan semrawut atau membuat wisatawan merasa terganggu akibat penawaran berulang.
Andri menegaskan, penataan kawasan wisata harus dilakukan secara seimbang. Ketertiban, perlindungan anak, kenyamanan wisatawan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat tidak boleh dipertentangkan.
Pada akhirnya, pengelolaan ruang kota tidak cukup hanya berorientasi pada keindahan kawasan. Pemerintah juga harus memastikan setiap lahan strategis memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.