Daerah

Ekonomi Belum Pulih, Penambahan Pajak Dinilai Bebani Masyarakat

KORAN MANDALA – Wacana penambahan pajak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar tidak semakin menambah beban pengeluaran masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyatakan kurang setuju apabila pemerintah kembali menambah beban pajak. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini masih menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan fiskal, terutama ketika sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.

“Harus dicari terobosan. Sebaiknya memang harus dipikirkan kembali di tengah situasi masyarakat yang tidak baik-baik saja untuk berjuang bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekundernya,” ujar Siti Muntamah, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, tambahan pengeluaran tersebut dapat semakin dirasakan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan perpajakan tidak mengabaikan kemampuan masyarakat.

Siti juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang semakin berat berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ia khawatir meningkatnya kemiskinan ekstrem dapat beriringan dengan naiknya risiko kejahatan di tengah masyarakat.

“Pemerintah harusnya berpihak kepada keadaan masyarakat. Harus berpihak pada masyarakat. Kalau masyarakat sudah berada dalam kemiskinan ekstrem, khawatir kejahatan naik,” pungkasnya.

Share