Daerah

Sampah, Macet, dan Banjir Masih Membelit Bandung, DPRD Dorong Perubahan Kebijakan Kota

KORAN MANDALA –Persoalan sampah, kemacetan, dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kota Bandung.

Ketiga masalah tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi agar tidak terus menggerus kenyamanan masyarakat sekaligus menghambat upaya mewujudkan Bandung sebagai kota layak huni atau liveable city.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah bersama DPRD.

Tepung Tapioka Makin Mahal, Pedagang Jajanan Aci Bandung Kelimpungan

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam talk show Radio Dahlia bertajuk “Bedah Masalah Kota Bandung”, Selasa (17/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Agus menyoroti persoalan kemacetan yang belum teratasi meskipun pembangunan infrastruktur jalan terus dilakukan. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan belum sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia.

Karena itu, ia menilai sudah saatnya Pemkot Bandung mengubah arah kebijakan transportasi. Pembangunan transportasi tidak boleh terus berorientasi pada kendaraan pribadi, tetapi harus mulai memprioritaskan transportasi publik dan fasilitas bagi pejalan kaki serta pesepeda.

“Paradigma umum harus kita geser. Kita harus mengutamakan kepentingan publik melalui transportasi umum. Masyarakat juga harus nyaman berjalan kaki maupun menggunakan sepeda, bukan terus bergantung pada kendaraan pribadi,” katanya.

Agus mendorong percepatan program Bus Rapid Transit (BRT), digitalisasi layanan transportasi publik, serta pengembangan angkutan pengumpan atau feeder. Namun, implementasinya harus didahului kajian matang dengan melibatkan akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Selain persoalan transportasi, ia menyoroti penggunaan trotoar untuk parkir dan aktivitas perdagangan yang berdampak pada terganggunya hak pejalan kaki serta mempersempit ruang jalan.

Agus mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Bandung. Namun, ia mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan trotoar. Pemerintah juga harus memastikan kawasan yang telah ditertibkan ditata kembali agar memiliki fungsi yang jelas.

“Ketika trotoar sudah ditertibkan, pemerintah harus segera menatanya kembali agar lebih rapi, bersih, dan nyaman. Dengan begitu, fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dapat dikembalikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Pengelolaan Sampah Harus Dimulai dari Sumbernya

Di sektor persampahan, Agus menilai pendekatan lama berupa kumpul, angkut, dan buang tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan sampah perkotaan. Penanganannya membutuhkan perubahan sistem, dukungan teknologi, serta keterlibatan masyarakat sejak dari sumber sampah.

Ia mengapresiasi upaya Pemkot Bandung dalam mendorong pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkantoran. Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dengan pemilahan sejak awal agar beban tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat dikurangi.

“Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya bukan sekadar tempat pembuangan akhir. Di sana sampah harus dipilah dan diproses. Karena itu, penyelesaian sampah harus dimulai dari sumbernya,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Agus mendorong penguatan pengolahan sampah organik melalui pembuatan kompos, optimalisasi budidaya maggot, serta pengembangan bank sampah.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Bandung telah menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah. Saat ini, regulasi tersebut tinggal menunggu proses registrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, Agus mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memilih teknologi pengolahan sampah, khususnya teknologi termal yang menggunakan proses pembakaran.

Menurutnya, kondisi geografis Kota Bandung yang berada di kawasan cekungan Bandung harus menjadi pertimbangan penting. Aspek emisi dan kualitas udara perlu diperhitungkan agar penerapan teknologi pengolahan sampah tidak justru memunculkan persoalan lingkungan baru.

Penggunaan teknologi seperti insinerator maupun gasifikasi, kata dia, harus didasarkan pada kajian yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan kondisi lingkungan Kota Bandung.

Agus berharap persoalan sampah, kemacetan, dan banjir tidak hanya menjadi agenda pembahasan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang terukur.

Kolaborasi antara Pemkot Bandung, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan perkotaan secara berkelanjutan.

Share