Ilustrasi kesetaraan Gender (istockphoto.com)
KORAN MANDALA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses, partisipasi, dan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam memperoleh layanan maupun kesempatan untuk berkembang.
“Sampurasun para kesayanganku, perempuan, anak, keluarga, dan penduduk Jawa Barat. Pada tahu nggak sih, kesayangan, tentang pengarusutamaan gender?” ujar Siska melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan strategi agar seluruh bidang pembangunan di Jawa Barat memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan.
“Nah, pengarusutamaan gender itu adalah satu alat, gitu ya, strategi bagaimana kita, Provinsi Jawa Barat, ini dalam seluruh bidang pembangunan membuka akses sebesar-besarnya dan tidak diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga memiliki akses, partisipasi, kesempatan yang sama untuk maju dan juga mendapatkan layanan di berbagai bidang,” katanya.
Siska menyebutkan, dukungan terhadap pengarusutamaan gender selama 2024 dan 2025 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, ruang sekolah, hingga rumah sakit.
Selain itu, DP3AKB Jabar juga menjalankan sejumlah program, seperti sekolah pranikah, sekolah keluarga, sekolah perempuan, dan sekolah politik. Pemerintah juga menyediakan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Belum dalam berbagai program yang di DP3AKB, misalnya ya, sekolah pranikah, sekolah keluarga, sekolah perempuan, sekolah politik, gitu kan. Lalu juga layanan-layanan untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan di berbagai OPD lain juga sudah menjadi anggaran yang responsif gender,” tuturnya.
Siska juga memaparkan perkembangan anggaran responsif gender (ARG) di lingkungan Pemprov Jabar. Menurutnya, anggaran tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebutkan, pada 2023 anggaran responsif gender tercatat sekitar Rp800 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp4,5 triliun pada 2024 dan sekitar Rp5,2 triliun pada 2025.
“Nah, ini kenaikannya sangat luar biasa. Di tahun terakhir 2023 itu, kita hanya mencatatkan sekitar Rp800 miliar anggaran yang responsif gender. Tetapi pada masa kepemimpinan Pak Gubernur, Dedi Mulyadi, ini naik dengan luar biasa biasa, menjadi 4,5 triliun di 2024 dan 5,2 triliun sekian untuk di tahun 2025,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Siska menegaskan bahwa pengarusutamaan gender diharapkan dapat memastikan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan dan pelayanan yang setara.
“Jawa Barat adalah provinsi yang sangat mendukung pengarusutamaan gender, sehingga seluruh layanan, kesempatan, partisipasi, dan nondiskriminasi terbuka lebar, baik untuk laki-laki dan perempuan,” tuturnya.