Rapat Paripurna DPRD Jabar
KORAN MANDALA – Pemetaan potensi pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan menjadi perhatian Komisi III DPRD Jawa Barat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efektif dan akuntabel agar APBD 2027 dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra ini sangat krusial untuk memetakan secara presisi potensi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset, serta strategi peningkatan investasi. Kita ingin memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 dirancang secara efektif, akuntabel, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat,” ujar Jajang. Rabu (28/10/2026)
Menurutnya, pemetaan potensi pendapatan perlu dilakukan secara cermat sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan perencanaan anggaran daerah. Selain itu, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset serta peningkatan investasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD mendatang.
Jajang mengatakan, Komisi III DPRD Jabar akan mengawal tahapan penganggaran melalui peninjauan lapangan dan pembahasan bersama perangkat daerah terkait.
“Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Setelah kunjungan ke P3D Wilayah Kabupaten Bekasi, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah perangkat daerah yang hadir meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.