PMI Jawa Barat didorong memperluas akses darah dan ambulans melalui digitalisasi layanan untuk mempermudah masyarakat menghadapi kondisi darurat.
KORAN MANDALA – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat didorong memperluas akses layanan darurat, terutama untuk kebutuhan transfusi darah dan ambulans.
Digitalisasi dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dikembangkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kemanusiaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti persoalan akses darah yang masih menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan. Ia berharap ke depan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan saat membutuhkan darah untuk anggota keluarga yang harus menjalani transfusi.
“Problem kesehatan yang berhubungan dengan PMI salah satunya adalah darah. Nanti ke depan nggak boleh lagi keluarga susah-susah ketika harus melakukan transfusi darah bagi keluarga,” ujar Dedi Mulyadi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XVIII PMI Jawa Barat di Prime Plaza Hotel, Kabupaten Purwakarta, Rabu (28/10/2026).
Selain akses darah, Dedi juga mendorong digitalisasi pendataan ambulans di Jawa Barat. Melalui sistem tersebut, seluruh ambulans diharapkan terdata sehingga masyarakat dapat membedakan kendaraan yang terdaftar sebagai ambulans dengan kendaraan lainnya.
“Ambulans harus segera, nanti harus ada digitalisasi ambulans. Seluruh ambulans Jawa Barat terdaftar sehingga nanti kita bisa membedakan mana ambulans, mana bukan ambulans,” ucapnya.
Menurut Dedi, pembenahan layanan tersebut perlu menjadi perhatian PMI Jawa Barat ke depan. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI diharapkan mampu memperkuat pelayanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat.
Musprov XVIII PMI Jawa Barat juga menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan internal organisasi. Agenda tersebut kembali digelar setelah pelaksanaan musyawarah sebelumnya dibatalkan Pengurus Pusat (PP) PMI pada 22 Oktober 2026 karena dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Dalam musyawarah sebelumnya, hanya delapan dari 27 PMI kabupaten/kota di Jawa Barat yang hadir. Kondisi tersebut membuat proses pemilihan ketua harus dijadwalkan ulang agar pengambilan keputusan berjalan sesuai ketentuan organisasi.
PP PMI kemudian menunjuk Sudirman Said, Ketua Bidang Organisasi PP PMI, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Jawa Barat. Ia mendapat mandat untuk menata organisasi dan menyelenggarakan Musprov ulang.
Dedi berharap kepemimpinan PMI Jawa Barat ke depan mampu memperkuat soliditas dan solidaritas organisasi. Menurutnya, kedua hal tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kemanusiaan.
Pembenahan organisasi diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian persoalan internal, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan akses layanan bagi masyarakat. Kemudahan memperoleh darah dan kejelasan pendataan ambulans menjadi bagian dari pelayanan yang perlu mendapat perhatian.
Tantangannya, digitalisasi perlu disertai sistem pelayanan yang jelas dan mudah digunakan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya ketika menghadapi kondisi darurat.