Mahasiswa Unla Gelar Aksi di DPRD Jabar, Sampaikan Tiga Tuntutan

KORAN MANDALA – Sejumlah mahasiswa Universitas Langlangbuana (Unla) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (21/10/2026). Mereka membawa tiga tuntutan utama terkait kerusakan lingkungan, penegakan hukum, ruang demokrasi, hingga evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Mahasiswa Unla, Muhammad Azmi Fakturahman, bersama mahasiswa lainnya membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Mereka menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat belum cukup jika tidak diiringi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya beli masyarakat, kesempatan kerja, dan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Azmi. Rabu (21/10/2026)

Tuntutan pertama berkaitan dengan penghentian kerusakan ekologis dan penyelesaian konflik agraria. Mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memulihkan ekosistem, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran sesuai ketentuan hukum.

Mereka juga meminta penyelesaian konflik agraria secara adil, perlindungan hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup, serta evaluasi kebijakan penguasaan lahan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Tuntutan kedua menyangkut penyelamatan hukum, konstitusi, dan ruang demokrasi. Mahasiswa mendesak penegakan hukum yang independen dan tidak tebang pilih serta menolak pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai.

“Ruang demokrasi harus tetap terbuka. Masyarakat berhak menyampaikan kritik dan aspirasi tanpa dibayangi rasa takut,” demikian substansi tuntutan mahasiswa terkait kebebasan sipil.

Sementara itu, tuntutan ketiga diarahkan pada pertanggungjawaban politik atas persoalan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah, termasuk dalam penanganan krisis ekologis, konflik agraria, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kepentingan rakyat.

Mereka juga menyoroti kebijakan ekonomi yang dinilai perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap daya beli, biaya hidup, kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, serta ketimpangan kesejahteraan.

Mahasiswa menegaskan pertanggungjawaban politik penyelenggara negara harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional, dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja dan bukti yang dapat diuji.