KORAN MANDALA – Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) memberikan rapor merah terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui konsep Panca Cipta, mahasiswa mendesak evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi dan pendidikan hingga program prioritas, keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta pemerataan pembangunan.
Kritik tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
ADVERTISEMENT
Mahasiswa menilai sejumlah persoalan mendasar belum terselesaikan secara memadai selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Presiden Keluarga Mahasiswa Pasundan, Muamar Bahsir, mengatakan Panca Cipta memuat lima agenda utama yang menjadi dasar mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Yang pertama itu kita berfokus kepada ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah sikap represivitas daripada TNI-Polri. Yang keempat itu tentang kebijakan, dan yang terakhir adalah pembangunan,” ujar Muamar Selasa (20/10/2026)
Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, Arya Rangga, mengatakan sektor ekonomi menjadi salah satu sorotan utama.
Mahasiswa mempertanyakan kondisi nilai tukar rupiah, pergerakan pasar saham, hingga transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Mereka mendesak pemerintah membuka informasi secara jelas mengenai pengelolaan anggaran, terutama keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Mahasiswa menilai kebijakan ekonomi harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Mereka mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengembangkan program baru ketika sejumlah sekolah yang telah beroperasi dinilai masih membutuhkan pembenahan.
“Kenapa pada akhirnya tidak diselaraskan ataupun tidak dimaksimalkan terkait dengan sekolah-sekolah yang sudah ada? Kenapa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang mengakibatkan anggaran yang keluar lebih besar,” kata Arya.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan tindakan represif aparat TNI-Polri serta keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Mereka menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi.
Arya bahkan menilai perkembangan tersebut menunjukkan kembalinya praktik dwifungsi militer di Indonesia.
“Bagaimana per hari ini Dwifungsi ABRI sudah kembali,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai pelaksanaan program berskala besar harus didukung perencanaan matang, kajian memadai, serta uji coba agar berjalan efektif.
Mahasiswa turut menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang dinilai masih belum memadai. Pemerintah diminta memastikan program baru tidak mengesampingkan kebutuhan dasar pendidikan yang masih harus dipenuhi.
Persoalan struktur kabinet juga menjadi perhatian. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas susunan kabinet yang dinilai semakin besar dan meminta evaluasi kinerja para pejabat agar penyelenggaraan pemerintahan lebih terarah serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Pada agenda pembangunan, mahasiswa menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan.
Tak hanya itu, Keluarga Mahasiswa Pasundan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka menilai dampak kebakaran perlu ditangani secara serius karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan dampak lintas negara.
“Kami dari Bumi Pasundan melihat hal ini bukanlah hal yang biasa dan tidak boleh disepelekan,” tutupnya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
