KORAN MANDALA – Kemacetan di kawasan Bandung Timur kian kronis, terutama di sepanjang Jalan A.H. Nasution hingga jalur Cicaheum-Cileunyi.
Pembangunan underpass di sejumlah titik, termasuk persimpangan Cibiru, kembali didorong sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan kendaraan.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menilai kemacetan di kawasan tersebut sudah menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan konkret. Kepadatan kendaraan pada pagi dan sore hari dinilai semakin membebani mobilitas masyarakat.
“Kondisi kemacetan di kawasan Jalan A.H. Nasution ini posisinya sudah kronis kalau boleh disebutkan, terutama yang kita lihat dari pengalaman di setiap pagi dan sore hari. Kondisi darurat kebutuhan masyarakat sudah sedemikian rupa, sehingga harus dicari alternatif-alternatif yang membantu mengurangi kemacetan,” ujar Tedy saat diwawancarai, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurut Tedy, penanganan jalur tersebut perlu melibatkan pemerintah pusat karena ruas jalan yang dimaksud bukan berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Di Kota Bandung itu ada kurang lebih sekitar 30 ruas jalan kewenangan provinsi, dan setelah saya cek jalur ini tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Catatan saya, memang jalurnya menjadi kewenangan pusat,” jelasnya.
BIUTR Dinilai Belum Bisa Jadi Solusi Cepat
Salah satu proyek yang direncanakan untuk mendukung penanganan lalu lintas Bandung adalah Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau jalan tol dalam kota. Proyek sepanjang 18,1 kilometer tersebut diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp10,11 triliun.
Tedy mengatakan, BIUTR sudah masuk dalam perencanaan. Namun, besarnya investasi dan proses pembangunan yang diperkirakan membutuhkan waktu lama membuat pemerintah perlu menyiapkan alternatif penanganan kemacetan dalam jangka pendek dan menengah.
“BIUTR ini menjadi rencana jalan tol dengan biaya investasi termahal kelima di Jawa Barat setelah Getaci, Sentul Selatan-Karawang Barat, Cikunir-Karawaci, dan Bogor-Serpong. Kebetulan nilainya cukup besar di kisaran 10,11 triliun rupiah. Ini sebetulnya sudah masuk perencanaan, hanya saja memang harus terus kita suarakan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, pembangunan jalan tol di jalur utama berpotensi memperparah kemacetan selama proses konstruksi. Karena itu, kajian terhadap jalur alternatif perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak terhadap aktivitas masyarakat.
Salah satu opsi yang dapat dikaji kembali adalah jalur Lingkar Utara. Meski demikian, Tedy mengingatkan agar rencana tersebut memperhatikan dampak lingkungan, khususnya potensi alih fungsi lahan.
“Kalau pengerjaan tol di jalan primer dilakukan, kemacetannya bakal dahsyat banget. Kita bisa mencoba melakukan kajian ulang terkait Lingkar Utara, tapi catatannya AMDAL-nya harus benar-benar diperhatikan karena pasti akan terjadi berbagai alih fungsi lahan,” tegasnya.
Underpass Cibiru hingga Cileunyi Kembali Diusulkan
Selain jalan tol dan jalur alternatif, pembangunan underpass menjadi opsi lain yang dinilai perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kepadatan di Bandung Timur. Tedy menyoroti sejumlah titik yang membutuhkan penanganan infrastruktur, terutama persimpangan Cibiru serta jalur Cicaheum hingga Cileunyi.
Menurutnya, rencana pembangunan underpass perlu kembali dibahas bersama pemerintah pusat. Terlebih, kebutuhan masyarakat terhadap solusi kemacetan dinilai sudah mendesak.
“Sampai hari ini belum ada komunikasi formal dari pusat terkait pelebaran atau underpass, dan ini menjadi PR karena sudah jadi kebutuhan mendesak masyarakat. Rencana lama pembangunan underpass di Cibiru mudah-mudahan bisa kembali kita angkat,” katanya.
Tedy juga mencontohkan pembangunan underpass Gatot Subroto di Cimahi yang sedang berjalan sebagai salah satu referensi penanganan persoalan lalu lintas melalui pembangunan infrastruktur.
Ia mendorong Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat agar pembahasan solusi permanen bagi kawasan Bandung Timur dapat segera dilakukan.
“Kita terinspirasi dari pembangunan underpass Gatot Subroto di Cimahi yang sedang berjalan. Nanti kita dorong Pak Gubernur untuk mengirim surat ke pusat agar ada solusi konkret dari Cicaheum sampai Cibiru, bahkan dimungkinkan underpass menyambung sampai ke Cileunyi,” pungkas Tedy.
