KORAN MANDALA – Penanganan banjir secara menyeluruh di Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar. Nilai tersebut membuat Pemerintah Kota Bandung harus mencari sumber pembiayaan di luar kemampuan APBD kota.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebutuhan anggaran yang besar membuat penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan kas daerah. Pemkot Bandung kini menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Untuk penanganan banjir secara menyeluruh, kita membutuhkan dana sekitar Rp800 miliar. Oleh karena itu, kita sedang merancang berbagai skema pembiayaan,” ujar Farhan, Minggu (27/9/2026).
Refleksi di Hari Jadi Kota Bandung ke 216 bersama Ketua DPRD Kota Bandung
Besarnya kebutuhan dana tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan banjir Bandung membutuhkan penanganan dalam skala besar dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui program rutin pemerintah kota.
Farhan menyebut sejumlah alternatif pembiayaan tengah dipertimbangkan. Selain mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan menggunakan skema pembiayaan seperti pinjaman pembangunan maupun penerbitan obligasi.
“Secara teori, pembiayaan pembangunan bisa mengikuti model yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu menerbitkan obligasi atau mencari pinjaman pembangunan. Bisa juga mencari bantuan dari luar negeri,” katanya.
Meski membuka berbagai opsi, Farhan mengatakan Pemkot Bandung kemungkinan akan lebih dahulu mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.
Menurut dia, dukungan pemerintah provinsi selama ini sudah terlihat melalui sejumlah proyek infrastruktur di Kota Bandung. Beberapa di antaranya perbaikan Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, dan Jalan Terusan Pasir.
Pemprov Jawa Barat juga disebut akan menangani perbaikan Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro.
Sementara untuk pemerintah pusat, Pemkot Bandung berencana mengajukan dukungan pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gedebage sekaligus mendukung pelebaran jalan di wilayah tersebut.
Farhan menegaskan penanganan banjir membutuhkan skema pembiayaan bersama karena kebutuhan anggarannya terlalu besar jika hanya dibebankan kepada APBD Kota Bandung.
“Intinya, pembiayaan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, Rp800 miliar tentu tidak akan terjangkau,” tandasnya.
Kebutuhan Rp800 miliar kini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Bandung. Persoalannya bukan hanya bagaimana mencari anggaran, tetapi juga memastikan skema pembiayaan yang dipilih mampu menopang penanganan banjir secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penanganan titik-titik rawan semata.
