KORAN MANDALA – Maraknya informasi yang beredar di media sosial menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk mempertahankan perannya sebagai sumber informasi yang terverifikasi. Penguatan konten digital hingga dukungan pemerintah dinilai diperlukan agar lembaga penyiaran tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan lembaga penyiaran memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi. Menurutnya, keberadaan lembaga penyiaran resmi dibutuhkan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid.
“Lembaga penyiaran resmi ini menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid. Di media sosial, akurasi pemberitaan masih banyak yang belum terverifikasi, sehingga rawan jika tidak diimbangi,” ujar Rahmat Hidayat Djati di sela kegiatan Optimalisasi Platform Digital sebagai Media Kolaborasi dan Diseminasi Informasi Pemerintah Jawa Barat, di Kabupaten Karawang, Jumat (25/9/2026).
Rahmat mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan konkret kepada lembaga penyiaran, termasuk melalui regulasi dan anggaran. Hal itu dinilai penting agar fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi publik dapat berjalan secara optimal.
“Tidak ada support anggaran yang resmi, ini repot. Pemerintah harus ikut serta memikirkan ulang dan menyiapkan dukungan itu. Kami di Komisi I DPRD Jabar sering menyampaikan di Badan Anggaran (Banggar) bahwa perlu ada peningkatan anggaran untuk penyiaran,” tegas Rahmat.
Ia menilai dukungan tersebut semakin diperlukan di tengah mudahnya informasi yang belum terverifikasi menyebar melalui berbagai platform digital.
“Kalau tidak diimbangi oleh lembaga penyiaran yang taat asas, masyarakat kita rawan mendapatkan informasi yang belum pasti benar, apalagi jika sudah masuk kategori hoaks. Itu kemendesakannya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, mengatakan lembaga penyiaran perlu melakukan transformasi agar tetap mampu menjangkau masyarakat di tengah perubahan pola konsumsi informasi.
Menurutnya, transformasi tersebut salah satunya dilakukan dengan mengemas kembali program penyiaran menjadi konten yang sesuai dengan karakter platform digital.
“Yang pertama adalah mentransformasikan program dan konten, karena dua hal itu berbeda. Bagaimana konten kawan-kawan lembaga penyiaran yang ada di media berbasis internet tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 dan P3SPS, tapi formatnya berupa konten,” tutur Adiyana.
Adiyana menambahkan, lembaga penyiaran juga perlu memahami karakter konten di media sosial yang cenderung singkat. Menurutnya, penyesuaian format diperlukan agar informasi yang disampaikan tetap menarik bagi audiens, khususnya generasi muda.
“Sebab format konten di media sosial itu ada yang tidak lebih dari satu menit. Karenanya, kami mencoba mendorong melalui pelatihan manajemen dan perencanaan konten, mulai dari pembuatan content pillar dan teknis penyiapan lainnya agar penyiaran lokal tetap adaptif di era digital,” pungkas Adiyana.
Dalam kegiatan tersebut, KPID Jawa Barat juga melakukan penandatanganan MoU bersama Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat literasi kepada masyarakat.
