KORAN MANDALA –Di tengah perayaan Hari Jadi ke-216, Pemerintah Kota Bandung masih menghadapi persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan: sampah.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bahkan menempatkan persoalan lingkungan sebagai salah satu tantangan terbesar Kota Bandung. Pada saat yang sama, Pemkot Bandung mendorong transformasi digital untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terbuka.
Dua agenda tersebut ditegaskan Farhan dalam Upacara Peringatan HJKB ke-216 di Plaza Balai Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).
“Tantangan pertama adalah ekologi dan lingkungan. Penanganan sampah masih merupakan tantangan yang besar bagi kita semuanya,” ujar Farhan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Bandung. Pemkot kini mencoba menggeser pola penanganan dari sekadar mengangkut sampah menuju pengolahan dari sumbernya.
Farhan mengatakan, penanganan sampah harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan. Salah satu program yang akan diperkuat yakni Gerakan Bandung Selatan Mengolah Sampah Mandiri (Gaslah).
Program tersebut akan dibarengi penyediaan sarana pengolahan sampah organik di seluruh wilayah Kota Bandung. Pemkot menargetkan hampir 10.000 titik kompos tersedia di tingkat RT.
“Program Gaslah akan disusul dengan penyediaan kompos di seluruh RT di Kota Bandung sebanyak hampir mendekati 10.000 titik,” kata Farhan.
Target tersebut terdengar besar. Namun, tantangan sebenarnya bukan sekadar berapa banyak fasilitas yang tersedia, melainkan apakah fasilitas itu benar-benar digunakan dan mampu mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Sebab, persoalan sampah tidak selesai hanya dengan menambah sarana. Pemilahan dari rumah, kedisiplinan masyarakat, kapasitas pengolahan, sistem pengangkutan hingga pengawasan menjadi mata rantai yang menentukan keberhasilan program.
Pemkot Bandung juga menyiapkan sejumlah pendekatan berbasis teknologi, mulai dari pengolahan sampah organik, teknologi termal hingga Solid Recovered Fuel (SRF) yang dikembangkan bersama pemerintah pusat.
Di tengah persoalan lingkungan tersebut, Pemkot Bandung juga membawa agenda lain: transformasi digital pemerintahan.
Pada momentum HJKB ke-216, Pemkot memperkenalkan aplikasi Halo Bandung sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform.
“Melalui aplikasi ini kita dapat mengakses berbagai informasi dan layanan untuk warga Kota Bandung dalam satu platform,” ujar Farhan.
Halo Bandung ditargetkan membuat pelayanan publik lebih cepat, responsif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat diharapkan tidak lagi harus berpindah dari satu platform ke platform lain untuk mengakses layanan pemerintah.
Namun, tantangan digitalisasi bukan sekadar meluncurkan aplikasi. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari seberapa banyak warga menggunakannya, seberapa cepat pengaduan ditangani, serta apakah layanan yang tersedia benar-benar memudahkan masyarakat.
Farhan menyebut Halo Bandung sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan transparan.
“Halo Bandung adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang responsif, terbuka, accountable dan transparan,” katanya.
Dengan demikian, HJKB ke-216 tidak hanya menjadi momentum perayaan usia Kota Bandung. Di balik seremoni tersebut, pemerintah masih menghadapi dua pekerjaan besar: mengubah cara Bandung memperlakukan sampah dan membuktikan bahwa digitalisasi benar-benar mampu memperbaiki pelayanan publik.
Target hampir 10.000 titik pengolahan sampah dan peluncuran satu aplikasi besar akan menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya jauh lebih konkret: memastikan keduanya tidak berhenti sebagai program dan slogan, tetapi menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan warga.
“Solidarity in Harmony harus menjadi semangat bersama untuk menjaga, merawat, dan membangun Kota Bandung,” tutur Farhan.
