APBD Jabar Disorot, Belanja Tetap Naik Meski Pendapatan Turun

KORAN MANDALA – Seluruh fraksi DPRD Jawa Barat menyoroti kondisi fiskal dalam Rancangan Perubahan Anggaran daerah, khususnya penurunan pendapatan di tengah tingginya belanja daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah merencanakan pinjaman Rp3,4 triliun untuk menutup kebutuhan anggaran.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, catatan fraksi tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut pola pembiayaan daerah.

Ia memaparkan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian hampir seluruh fraksi dalam pandangan umum yang disampaikan.

“Kalau saya melihat dari pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh setiap fraksi, itu sebagian besar mempertanyakan turunnya pendapatan, kemudian belanja yang tetap dipertahankan tinggi,” kata Iswara. Selasa (1/9/2026)

Pendapatan Turun, Belanja Tetap Tinggi

Ketimpangan antara pendapatan dan belanja tersebut kemudian berdampak pada kebutuhan pembiayaan tambahan. Salah satu opsi yang disiapkan Pemprov Jabar adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Iswara menerangkan posisi pinjaman tersebut dalam struktur APBD Perubahan 2026.

“Nah, sehingga ada gap antara belanja yang tinggi dan pendapatan yang turun. Kekurangannya ditutup dari pinjaman daerah tadi, yang direncanakan sebesar Rp3,4 triliun dari PT SMI, dari Kementerian Keuangan. Nah, ini yang sedang berjalan,” ujarnya.

Rencana tersebut menjadi perhatian karena nilai pinjaman cukup besar dan akan masuk dalam struktur pembiayaan APBD.

Pembiayaan APBD Naik Jadi Rp3,5 Triliun

Perubahan juga terlihat pada sisi pembiayaan. Nilai pembiayaan yang sebelumnya sekitar Rp358 miliar direncanakan meningkat menjadi Rp3,5 triliun.

Iswara menjelaskan kenaikan itu berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD.

“Pembiayaan yang meningkat dari Rp358 miliar menjadi Rp3,5 triliun. Pembiayaan itu sehingga kemudian akhirnya tetap balanced budget, SILPA-nya nol, jadi tetap nol,” tuturnya.

DPRD Minta Rincian Penggunaan Pinjaman

Besarnya rencana pinjaman membuat DPRD Jabar meminta pemerintah memberikan gambaran rinci mengenai penggunaan dana tersebut.

Hal yang ingin diketahui antara lain jumlah OPD penerima, kegiatan yang dibiayai, serta distribusi anggaran di masing-masing program.

“Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian dari belanja yang Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja,” kata Iswara.

Bagi DPRD, rincian tersebut diperlukan agar penggunaan dana pinjaman memiliki arah dan peruntukan yang jelas.

Ada Pergeseran Pos Belanja

Selain pembiayaan, perubahan struktur belanja juga menjadi bagian dari pembahasan P-APBD 2026. Sejumlah penyesuaian dilakukan setelah adanya catatan dari Kemendagri.

Iswara menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengikuti sejumlah evaluasi tersebut dalam penyusunan perubahan anggaran.

“Termasuk juga ada sedikit pergeseran belanja. Sedikit pergeseran belanja yang hasil catatan Kemendagri kita ikuti. Catatan Kemendagri ada beberapa catatan, kita ikuti di perubahan ini,” ujarnya.

Pergeseran tersebut salah satunya berkaitan dengan perubahan klasifikasi belanja yang sebelumnya berada pada belanja tidak langsung.

“Sehingga yang semula murni misalnya itu belanja tidak langsung, sekarang di perubahan menjadi belanja langsung, ada di OPD kita. Itu beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi di perubahan anggaran ini,” tuturnya