Aliansi Mahasiswa Soroti Sulitnya Warga Purwakarta Dapat Kerja

KORAN MANDALA – Di tengah pesatnya pertumbuhan industri, masyarakat lokal Purwakarta dinilai masih kesulitan memperoleh pekerjaan di perusahaan yang beroperasi di daerahnya sendiri.

Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhammad Jalaludin, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Purwakarta dalam aksi unjuk rasa.

Menurut Jalaludin, keresahan masyarakat semakin muncul karena adanya dugaan praktik percaloan kerja dengan modus menjanjikan posisi di perusahaan dengan imbalan sejumlah uang.

“Yang menjadi keresahan masyarakat adalah masih adanya orang-orang yang mengiming-imingi bisa memasukkan kerja ke perusahaan dengan meminta sejumlah uang. Padahal masyarakat Purwakarta sendiri justru sangat sulit mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya,” ujar Jalaludin.

Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memperkuat komunikasi dengan perusahaan agar proses rekrutmen memberikan porsi lebih besar bagi tenaga kerja lokal.

“Kami meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan agar kuota tenaga kerja lokal diperbesar. Kalau bisa sekitar 60 sampai 70 persen diisi oleh masyarakat Purwakarta,” katanya.

Jalaludin menilai usulan tersebut penting karena Purwakarta terus berkembang sebagai salah satu kawasan industri di Jawa Barat. Menurutnya, masyarakat sekitar harus menjadi pihak yang turut merasakan manfaat dari investasi yang masuk.

Selain persoalan kesempatan kerja, Aliansi Mahasiswa Purwakarta juga menyoroti keluhan mengenai sistem kerja dan pemenuhan hak pekerja. Hal itu diketahui dari hasil diskusi mahasiswa dengan sejumlah pekerja hingga peserta magang di beberapa perusahaan.

“Jangan sampai Purwakarta berkembang menjadi kota industri, tetapi masyarakatnya sendiri justru harus pergi ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Kehadiran industri harus memberikan manfaat yang nyata bagi warga Purwakarta,” tegasnya.

Aliansi Mahasiswa Purwakarta berharap DPRD dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan mendorong kebijakan yang memperluas akses kerja bagi masyarakat lokal.

Jalaludin menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan. Ia menilai pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kepastian kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat Purwakarta.