KORAN MANDALA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, mengingatkan pemerintah agar program kesehatan tidak berhenti pada pemeriksaan, rapat, atau kegiatan seremonial. Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus dapat diukur hasilnya dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Elton, keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak kegiatan yang digelar atau besarnya anggaran yang diserap. Pemerintah harus mampu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program tersebut dijalankan.
Elton mengatakan DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam pembangunan kesehatan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kebijakan kesehatan tidak berhenti di atas kertas.
“Dalam fungsi penganggaran, kita memastikan APBD Kota Bandung signifikan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG), stunting, serta HIV/AIDS,” ujar Elton.
Ia mencontohkan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bandung. Setiap tahun, anggaran UHC disebut mencapai sekitar Rp320 miliar.
Sebelumnya, program tersebut juga mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai puluhan miliar rupiah. Namun, setelah dukungan tersebut dihentikan, Pemkot Bandung bersama DPRD tetap mempertahankan alokasi anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Bagi Elton, kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, besarnya anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Kita harus melihat output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, supaya program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
CKG Jangan Berhenti di Hasil Pemeriksaan
Elton secara khusus menyoroti pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti setelah warga menjalani pemeriksaan dan menerima hasil.
Menurutnya, hasil pemeriksaan harus menjadi pintu masuk untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menentukan intervensi berikutnya.
Ia menilai masyarakat yang tidak memiliki latar belakang medis belum tentu memahami arti hasil pemeriksaan yang diterimanya. Karena itu, diperlukan penjelasan serta tindak lanjut yang jelas.
“Kalau hanya sebatas diperiksa saja, sayang. Kita mengeluarkan anggaran, diperiksa, setelah itu dibiarkan. Harapan saya program ini tidak hanya berhenti di pemeriksaan, tetapi ada tindak lanjutnya seperti apa,” ujarnya.
Elton mendorong data hasil CKG di tingkat kecamatan dan puskesmas dipetakan secara lebih rinci. Pemerintah, misalnya, harus dapat mengetahui berapa warga yang telah diperiksa, berapa yang memiliki risiko penyakit tertentu, serta berapa yang sudah mendapatkan penanganan lanjutan.
Data tersebut, kata dia, penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran berikutnya.
Jika dari hasil CKG ditemukan tingkat risiko penyakit yang tinggi di suatu wilayah, pemerintah dapat segera menentukan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
“Kalau kegiatan-kegiatannya tidak hanya sebagai seremonial, setelah tindak lanjut harus ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Ketika kita mengetahui berapa banyak warga yang memiliki potensi penyakit, pemerintah bisa bergerak cepat membuat program dan penganggaran,” katanya.
Stunting Tak Bisa Dibebankan ke Dinkes
Selain CKG, Elton menyoroti penanganan stunting yang menurutnya membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Ia menilai persoalan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Penanganannya membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga masyarakat.
“Penanganan stunting perlu kolaborasi. Kita harus berkoordinasi antara Dinas Kesehatan, DPPKB, kecamatan, lurah dan unsur lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” tuturnya.
Elton juga mengingatkan adanya kemungkinan orang tua enggan memeriksakan anak karena khawatir mendapat stigma ketika anak dinyatakan mengalami stunting.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diatasi melalui edukasi dan pendekatan yang tepat agar masyarakat tidak takut melakukan pemeriksaan. Deteksi dini justru menjadi bagian penting untuk memastikan anak memperoleh penanganan sesegera mungkin.
Bagi Elton, Lokakarya Mini Kesehatan seharusnya tidak sekadar menjadi agenda rutin. Forum tersebut harus menghasilkan pemetaan persoalan, langkah tindak lanjut, serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Ia menegaskan DPRD membutuhkan ukuran yang konkret untuk menilai efektivitas program kesehatan yang dibiayai APBD.
“Ukuran kami di DPRD Kota Bandung ketika membuat program adalah dampaknya seperti apa. Jadi bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
