Daerah

Biaya Dan Persyatan Penerbitan PBG Menjadi Kendala Bagi Pemohon

KORAN MANDALA –Kesadaran masyarakat akan keselamatan pada bangunan yang dibangunnya cukup tinggi, namun masyarakat sendiri mengalami kendala pada penerbitan (Persetujuan Bangunan Gedung) PBG dengan adanya pembiayaan konsultan.

Kepala DPMPT Budi Gan Gan mengatakan bahwa masyarakat terkendala dalam pembiayaan, meski demikian menurut penuturannya bahwa pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mencari alternatif untuk pembiayaan konsultan untuk rumah sederhana.

“Kesadaran masyarakat itu ingin membuat satu kepastian bagaimana untuk kepastian kepemilikan bangunan secara legal,tetapi kendalanya itu satu kalau membuat PBG itu harus bayar konsultan, makanya kita dari pemerintah daerah itu terus melakukan upaya upaya sosialisasi kepada masyarakat, untuk biaya konsultan ini kita masih mencari alternatif alternatif supaya misalnya untuk para pemohon rumah yang sederhana supaya mereka bisa menggunakan bangunannya itu mempunyai PBG nya, ” Kata Budi Jum’at (28/8/2026)

ADVERTISEMENT

DPRD Bandung Soroti Masih ada Warga yang Belum Terjangkau Layanan Kesehatan

Untuk pemohon PBG saat ini menurut keterangannya terbanyak adalah bangunan bangunan usaha dan perumahan.

“Kalau sekarang itu bangunan bangunan yang di mohonkan yang pertama adalah perumahan, bangunan usaha, kenapa banguna bangunan usaha? Karena kan banguna banguna usaha menjadi persyaratan lanjutannya karena ini sebagai persyaratan dasar, ” Terangnya.

” Misalnya rumah mau dijadikan toko misal untuk mendapatkan bantuan kredit, bantuan kredit itu misal usahanya A maka persyaratannya itu harus ada PBG nya dan sebagainya.” tambahnya.

Lebih dalam Budi menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk membantu,Budi menambahkan kemungkinan kedepan pemerintah akan membantu untuk menyediakan bangunan bangunan pakir miskin.

” Nah ini yang kami terus berupaya karena kan ini diluar dari bagaimana pemerintah untuk menyediakan,karena mungkin kedepan pemerintah itu menyediakan untuk bangunan bangunan untuk pakir miskin, karena persyaratan untuk arsitek yang tadi ada arsitektur, restrukturisasi dan sebagainya itu menjadi satu keharusan karena itu untuk faktor keamanan, ” Ujarnya.

” Jangan sampai nanti pada saat PBG diterbitkan dua tiga hari bangunan ambruk dan sebagainya itukan menyangkut keselamatan, nah ini pemerintah sedang memikirkan bagaimana caranya supaya untuk akses mendapatkan konsultan itu bisa terjangkau, tapi sampai hari ini belum tapi kita terus kita berupaya supaya bagi mereka mereka ekonominya dibawah garis kemiskinan.” Jelasnya.*

KoranMandala.com

Published by

Recent Posts

Berdiri Sejak 1881, Ponpes Sukamiskin Jadi Saksi Panjang Sejarah Santri di Kota Bandung

KORAN MANDALA –Pondok Pesantren Sukamiskin di Jalan A.H. Nasution Nomor 128, Kota Bandung, menyimpan perjalanan…

1 jam ago

Polresta Batang Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kekerasan terhadap Rombongan Persib U-18

KORAN MANDALA – Penanganan kasus kekerasan, perusakan bus, dan pencurian yang menimpa rombongan Persib U-18 di…

2 jam ago

Pembakaran Water Barier dan Vandalisme Tugu Simpang Lima Warnai Aksi di Bandung

KORAN MANDALA – Aksi unjuk rasa memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil…

13 jam ago

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Warga Pertanyakan Prioritas Anggaran Negara

KORAN MANDALA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka…

13 jam ago

Viral Pukul Spion Mobil Rabbani, Pria di Cihampelas Jadi Tersangka

KORAN MANDALA – Aksi premanisme dan pemerasan yang sempat meresahkan pengguna jalan serta viral di…

14 jam ago

“Belum Ada Capaian Bermakna”, Kritik Massa Bandung untuk Prabowo-Gibran

KORAN MANDALA – Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa, komunitas, dan warga menggelar aksi evaluasi…

15 jam ago