Pengamat: Bantuan KDM ke NTT Dinilai Jadi Etalase Politik di Luar Jabar

KORAN MANDALA – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan sekitar Rp4,5 miliar untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga dapat dibaca sebagai bagian dari manuver politik untuk memperkenalkan diri di luar Jawa Barat.
‎
‎Pengamat Politik Universitas Pasundan (Unpas), Fahmy Iswahyudi, mengatakan kunjungan Dedi Mulyadi atau KDM ke sejumlah daerah di luar Jawa Barat menunjukkan sebuah pola. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi menjadi ruang bagi KDM membangun pengenalan dan popularitas politik di luar wilayah yang dipimpinnya.
‎
‎“Sebetulnya ini bukan peristiwa pertama ya. Jadi sebelumnya kita tahu, begitu saat ada peristiwa di Aceh, Kang Dedi  atau KDM bergegas ya mengunjungi  wilayah yang terkena bencana tersebut. Kemudian juga beliau sempat ke Jawa Timur begitu ya, ke Malang, ke Jogja, segala macam,” kata Fahmy saat dihubungi Koran Mandala, Minggu (23/8/2026).
‎
‎Menurut Fahmy, aktivitas KDM di sejumlah daerah juga dapat menjadi semacam etalase politik. Terlebih, kunjungan tersebut kemudian dipublikasikan melalui media sosial dan mendapatkan respons dari masyarakat.
‎
‎“Saya kira manuver KDM dengan motif yang berbeda-beda tadi juga bisa dibaca dalam kerangka memperkenalkan diri begitu ya ke daerah-daerah yang di luar Jawa Barat,” katanya.
‎
‎“Ini kan bisa jadi etalase begitu ya, KDM mengunjungi beberapa wilayah dan kita tahu kalau melalui berdasarkan posting-an di media sosialnya kan juga mendapatkan respon yang antusias begitu ya, atau antusiasme misalnya dari masyarakat di berbagai wilayah yang dikunjungi KDM.sebagai pola begitu ya KDM memperkenalkan diri pada masyarakat di luar Jawa Barat. Ini juga saya kira terbukti dengan elektabilitasnya yang terus merangkat naik,” lanjut Fahmy.
‎
‎Meski demikian, Fahmy mengatakan langkah tersebut tetap perlu dilihat dari sisi kewenangan dan prioritas anggaran. Sebab, di tengah aktivitas KDM memberikan bantuan ke luar daerah, Jawa Barat masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan.
‎
‎Menurutnya, perhatian publik terhadap kebijakan tersebut muncul karena masyarakat mengetahui masih terdapat berbagai persoalan di Jawa Barat, mulai dari kemiskinan hingga kesehatan.
‎
‎“Tapi barangkali ini tidak akan menjadi apa ramai begitu ya di tengah masyarakat jika memang Jawa Baratnya sudah sepenuhnya terbebas dari masalah. Ini kan kemudian memancing banyak respons publik karena ya kita tahu Jawa Baratnya juga kan memang masih cukup banyak masalah yang harus diselesaikan begitu ya. Dari mulai kemiskinan, kesehatan, dan seterusnya” ungkapnya.
‎
‎Fahmy menilai, apabila memang terdapat anggaran yang dianggap berlebih, publik akan lebih mendorong agar dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Barat.
‎
‎“Jadi muncul pertanyaan, kalau memang Jabarnya punya uang begitu dan berlebih lah dianggap berlebih gitu ya, karena ini sifatnya kan donasi, kenapa tidak dialokasikan terlebih dahulu untuk Jawa Barat sebelum untuk wilayah-wilayah lain,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, secara kewenangan, KDM memiliki tanggung jawab utama sebagai Gubernur Jawa Barat.
‎
‎“Karena kan KDM juga terikat secara aturan itu untuk memimpin Jawa Barat misalnya begitu ya, bukan untuk memimpin NTT,” tegasnya.
‎
‎Namun, Fahmy mengakui pemberian bantuan kepada daerah terdampak bencana tidak bermasalah apabila dilihat dari sisi kemanusiaan. Hanya saja, aspek kewenangan dan prioritas pembangunan daerah tetap perlu menjadi pertimbangan.
‎
‎“Di satu sisi Pemda-nya mau mengajukan pinjaman, tapi di satu sisi ya ada uang berlebih tapi dialokasikan untuk wilayah. meskipun sebetulnya, secara kemanusiaan kan enggak ada yang salah. Tapi barangkali kalau bicara soal kewenangan begitu ya, publik akan lebih mendorong itu untuk dialokasikan untuk menanggulangi persoalan di Jawa Barat,” pungkasnya.