PT Sanggabuana Dinilai Berhasil Jika Tingkatkan Kinerja BUMD Jabar

KORAN MANDALA – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk holding BUMD melalui PT Sanggabuana dinilai harus dibarengi target kinerja yang jelas. Pembentukan perusahaan induk dinilai tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi.
‎
‎Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik pahrayangan,Kristian Widya Wicaksono mengatakan, rencana holding dapat menjadi langkah strategis untuk mengonsolidasikan pengelolaan BUMD Jawa Barat yang saat ini memiliki karakter dan tingkat kesehatan berbeda-beda.
‎
‎”Keberhasilan Sanggabuana harus diukur dari perubahan kinerja, bukan dari keberhasilan mendirikan perusahaan holding,” Kata Kristian saat dihubungi Koran Mandala Jum’at (21/8/2026)
‎
‎Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan indikator yang dapat menunjukkan dampak nyata pembentukan holding terhadap BUMD. Beberapa di antaranya mencakup efisiensi biaya, optimalisasi aset, peningkatan kualitas investasi, pelayanan publik, serta kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
‎
‎Ia menyebut pemerintah harus terlebih dahulu memahami akar masalah dari BUMD yang berkinerja kurang sehat. Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan kualitas manajemen, intervensi politik, lemahnya pengawasan, investasi yang tidak tepat, maupun model bisnis yang tidak lagi layak.
‎
“Kalau persoalan dasarnya adalah lemahnya kualitas direksi, intervensi politik, buruknya studi investasi, aset yang tidak produktif, atau model bisnis yang memang tidak layak, maka pembentukan holding tanpa reformasi tata kelola hanya akan memindahkan masalah ke struktur baru,” ujarnya.
‎
‎Karena itu, Kristian mendorong pemerintah daerah memastikan pembentukan PT Sanggabuana tidak menambah rantai birokrasi dan biaya operasional BUMD.
‎
‎Di sisi lain, ia menilai keputusan mengecualikan Bank BJB dari skema holding merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendekatan berbeda terhadap BUMD berdasarkan sektor usaha dan karakter regulasinya.
‎
‎“Konsolidasi tidak boleh dilakukan secara seragam.BUMD harus dikelompokkan berdasarkan karakter usaha, tingkat kesehatan, risiko, dan rezim regulasinya,” tutur Kristian.
‎
‎Dengan demikian, pembentukan holding BUMD Jawa Barat dapat menjadi instrumen reformasi apabila disertai tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta target kinerja yang terukur.
‎
‎“Holding Sanggabuana sebagai instrumen masuk akal, tetapi keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada desain tata kelola dan disiplin pelaksanaannya,” pungkasnya.
‎