Psikolog Soroti Rencana Tes Urine Pelajar SMA/SMK Jabar

KORAN MANDALA – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tes urine terhadap pelajar SMA dan SMK mendapat perhatian dari kalangan psikolog. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari deteksi penyalahgunaan narkoba, namun bukan upaya utama untuk mencegah remaja terjerumus narkoba.
‎
‎Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, Stephani Raihana Hamdan, mengatakan tes urine cukup efektif apabila digunakan sebagai bagian dari proses penanganan terhadap remaja yang telah terindikasi menggunakan narkoba.
‎
‎Namun, menurutnya, tes urine tidak secara langsung membangun faktor perlindungan yang membuat remaja mampu menghindari penyalahgunaan narkoba.
‎
‎“Dari literatur riset yang saya baca, sebenarnya tes urine  efektif  dalam proses  penanganan bagi remaja yang terindikasi sudah menggunakan narkoba,” kata Stephani saat dihubungi Rabu (19/8/2026)
‎
‎Ia menilai upaya pencegahan seharusnya lebih diarahkan pada penguatan faktor protektif dalam kehidupan remaja. Hal itu dapat dilakukan melalui pola pengasuhan orang tua yang hangat, kegiatan positif, serta pembentukan kemampuan regulasi diri.
‎
‎“ karena sebenarnya tes urine bukan upaya untuk membantu orang untuk menghindari narkoba,” ujarnya.
‎
‎Stephani juga mengingatkan pendekatan yang terlalu menakut-nakuti pelajar justru berpotensi membuat mereka mencari cara untuk menghindari pemeriksaan.
‎
‎“Cara ‘menakut-nakuti’ hanya akan membuat remaja semakin mencari cara menghindari atau lolos tes urine dan tidak membenahi faktor penyebab rentan remaja untuk mencoba narkoba,” katanya.
‎
‎Menurutnya, tes urine memang merupakan salah satu metode deteksi langsung. Namun, pemeriksaan tersebut memiliki keterbatasan karena tidak seluruh jenis narkoba dapat terdeteksi melalui tes urine.
‎
‎“Tes urine memang salah satu cara deteksi langsung, namun tidak semua jenis narkoba bisa terdeteksi,” tutur Stephani.
‎
‎Selain tes urine, kata dia, terdapat sejumlah metode lain yang dapat digunakan untuk melihat indikasi penyalahgunaan narkoba, seperti observasi terhadap perubahan perilaku maupun pemeriksaan darah.
‎
‎Stephani menilai pemeriksaan urine akan lebih efektif apabila dilakukan terhadap remaja yang memang telah memiliki indikasi kuat terkait penyalahgunaan narkoba, terutama ketika hasil pemeriksaan diperlukan sebagai bukti hukum.
‎
‎“(Tes urine) akan efektif jika memang telah ada indikasi narkoba kuat dan hanya menjadi alat bukti secara hukum,” katanya.
‎
‎Ia juga mengingatkan adanya risiko stigma dan tekanan psikologis apabila pemeriksaan dilakukan tanpa dasar indikasi yang jelas, terlebih jika terjadi hasil positif palsu atau false positive.
‎
‎“Sangat mungkin membuat stigma dan tekanan psikologis terutama jika false positive,” ujarnya.
‎
‎
‎Lebih jauh, penanganan terhadap remaja yang terindikasi menggunakan narkoba tidak cukup hanya melalui pemeriksaan. Diperlukan rehabilitasi secara multidisiplin dengan melibatkan berbagai pihak.
‎
‎“Perlu penanganan rehabilitasi multidisiplin, kerja sama antara pihak medis, psikolog, hukum, agama dan intervensi sosial, khususnya mengubah lingkungan yang memberikan akses narkoba,” jelasnya.
‎
‎Stephani menambahkan, pemerintah juga dapat menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), puskesmas, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pendampingan agar remaja dapat pulih sekaligus mencegah terjadinya kekambuhan atau relapse.
‎
‎Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan teknis pelaksanaan tes urine akan dikoordinasikan bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
‎
‎“Teknisnya nanti berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ya, kita lihat karena ini beberapa waktu ke depan,” ujar Adi, Senin (11/8/2026).
‎
‎Adi mengatakan rencana tes urine tersebut disiapkan sebagai langkah preventif dan preemtif untuk mencegah pelajar terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
‎
‎“Tes urine untuk siswa SMA atau SMK ini atas dasar upaya pencegahan. Jadi pencegahan anak-anak untuk tidak berbuat yang tidak semestinya, bahkan terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal,” jelasnya.