Dedi Mulyadi: Pengecatan Gedung Sate Gunakan Dana Pemeliharaan, Bukan Anggaran Baru

KORANMANDALA.COM – Di tengah proses revitalisasi kawasan pelataran depan Gedung Sate yang terintegrasi dengan Lapangan Gasibu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan pemeliharaan bangunan utama Gedung Sate melalui pengecatan ulang menggunakan material yang diklaim sesuai standar.
‎
‎Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pemeliharaan tersebut dilakukan karena selama ini Gedung Sate dinilai belum mendapatkan pengecatan dengan kualitas yang semestinya. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung proses pemeliharaan bersama Kepala Biro Umum Setda Jabar, Sekarwati.
‎
‎ “Ya, ini kita lagi di halaman Gedung Sate bersama Karo Umum (Sekarwati). Nih Gedung Sate-nya. Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun tidak pernah dicat dengan menggunakan cat standar,” kata Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Senin (29/6/2026).
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut membuat tampilan Gedung Sate selama ini terlihat kurang rapi karena material cat yang digunakan sebelumnya tidak sesuai standar.
‎
‎ “Sehingga kalau selama ini kelihatan catnya belepotan, karena memang bukan menggunakan cat standar. Jadi nih catnya, cat dari toko baru dicatin, pasti belepotan,” ujarnya.
‎
‎Dedi memastikan pengecatan yang kini dilakukan akan mengembalikan tampilan Gedung Sate sesuai karakter dan warna aslinya sehingga nilai estetika bangunan cagar budaya tersebut tetap terjaga.
‎
‎ “Nanti Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena dia sudah bermake-up sesuai dengan make-up aslinya,” ucapnya.
‎
‎Ia juga menegaskan pekerjaan pemeliharaan tersebut tidak menggunakan anggaran baru. Menurut Dedi, biaya pengecatan berasal dari pos pemeliharaan yang memang telah dialokasikan dan kini dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
‎
‎ “Diperoleh dari mana duitnya? Ya itu, dari pemeliharaan yang dulu biasa digunakan, hari ini digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Dedi.
‎
‎Dedi menambahkan, penggunaan anggaran pemeliharaan harus dilakukan secara tepat sasaran agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif dan memberikan manfaat bagi aset milik pemerintah.
‎
‎ “Sesuai dengan peruntukannya, sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan dan pengelolaannya,” Pungkasnya.