KORANMANDALA.COM – Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Universitas Padjadjaran (Unpad) mengaku mengalami pemeriksaan dan penggeledahan oleh aparat kepolisian saat bertugas meliput aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6/2026).
Salah satu mahasiswa jurnalistik Unpad, Farrel Ibrahim, mengatakan dirinya bersama beberapa rekannya diperiksa meski telah menjelaskan bahwa mereka berada di lokasi sebagai jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Menurut Farrel, aparat yang memeriksanya bahkan mempertanyakan perbedaan antara jurnalis dan peserta aksi.
“Emang beda ya jurnalis sama massa aksi?” ujar salah seorang polisi kepada dirinya dan rekan-rekannya. Dikutip melalui akun Instagram djatinangornews Jumat 12/6/2026
Farrel menilai pertanyaan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai peran dan hak-hak jurnalis di lapangan.
“Itu aja udah kelihatan kalau dari situ mereka nggak bisa mengayomi atau mengamankan,” katanya.
Ia mengaku mengalami pemeriksaan sebanyak dua kali. Pada pemeriksaan pertama, Farrel dan sejumlah rekannya didatangi empat orang yang meminta mereka membuka tas. Saat itu, mereka mengaku tidak mengetahui identitas petugas karena sebagian tidak mengenakan seragam.
Farrel mengatakan dirinya sempat mempertanyakan identitas petugas yang melakukan pemeriksaan.
“Kami tanya, apakah dari kepolisian? Yang satu jawab nggak,” ujarnya.
Selain memeriksa barang bawaan, Farrel menyebut petugas juga mencatat nama serta asal institusi mahasiswa yang diperiksa, meski mereka telah menjelaskan statusnya sebagai jurnalis.
Tak lama berselang, pemeriksaan kedua kembali terjadi ketika dirinya hendak mengambil gambar massa aksi yang mulai berdatangan ke depan Gedung DPRD Jawa Barat. Menurutnya, petugas kembali memeriksa tas dan menanyakan dokumen yang dibawanya.
“Isi tas saya cuma surat proposal penelitian kualitatif yang ditolak,” kata Farrel.
Ia mengaku petugas tetap mengambil surat tersebut dan menanyakan isinya tanpa terlebih dahulu membaca dokumen tersebut.
Selain Farrel, seorang mahasiswi jurnalistik lainnya juga mengaku sempat dihampiri aparat berpakaian sipil dan ditanya sejumlah hal sebelum aksi dimulai.
Menanggapi hal itu, Kapolrestabes Bandung, Dedi Supriyadi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah orang di sekitar lokasi aksi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kegiatan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib.
“Namanya juga preventive strike. Demo ini biar lancar, biar lebih terarah,” ujar Dedi.
Ia juga mengonfirmasi bahwa sebagian personel yang bertugas di lapangan tidak mengenakan seragam. Menurutnya, pengamanan dilakukan oleh personel berseragam maupun tidak berseragam.
Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung, Asep Saepudin, membantah adanya pendataan nama dan institusi mahasiswa yang diperiksa.
“Nggak ada, nggak ada pencatatan nama institusinya,” kata Asep.
Pernyataan tersebut berbeda dengan pengakuan sejumlah mahasiswa yang menyebut petugas sempat meminta identitas dan mencatat asal institusi mereka saat pemeriksaan berlangsung.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena menyangkut kebebasan pers dan keamanan jurnalis saat menjalankan tugas peliputan di ruang publik, khususnya dalam kegiatan demonstrasi yang melibatkan pengamanan aparat kepolisian.
