Daerah

DPRD Kota Bandung Soroti Urgensi Raperda, Regulasi Harus Jawab Persoalan Pelayanan Publik

KORANMANDALA.COM –DPRD Kota Bandung mulai menyoroti urgensi sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap I.

Fokus utama pembahasan tidak sekadar menambah jumlah regulasi, melainkan memastikan aturan yang dibentuk mampu menjawab persoalan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Bandung.

Dalam pembahasan yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RSUD Kota Bandung, hingga Perumda, DPRD menekankan pentingnya setiap usulan Raperda memiliki dasar hukum yang kuat, urgensi yang jelas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

H-1 Iduladha, Harga Cabai Tembus Rp120 Ribu per Kilogram di Bandung

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan mengatakan, penyusunan regulasi tidak boleh hanya menjadi agenda administratif tahunan, tetapi harus hadir sebagai solusi atas persoalan nyata di lapangan.

“Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan setiap usulan Raperda memiliki dasar hukum yang kuat, urgensi yang jelas, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung,” ujar Dudy.

Isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut mencakup efektivitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah. DPRD juga menyoroti kesiapan naskah akademik sebagai fondasi penting agar produk hukum yang lahir tidak sekadar normatif, tetapi implementatif.

Langkah ini dinilai penting mengingat tidak sedikit regulasi daerah yang kerap dinilai tumpang tindih, sulit diterapkan, atau bahkan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Karena itu, pendalaman terhadap substansi Raperda menjadi tahapan krusial sebelum aturan masuk ke Propemperda 2026.

DPRD berharap regulasi yang nantinya disahkan tidak hanya adaptif terhadap tantangan pembangunan Kota Bandung, tetapi juga mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik yang selama ini masih menuai sejumlah persoalan di berbagai sektor.

Share