Reses Yudha Puja Turnawan, Perempuan Kepala Keluarga dan Janda Rawan Ekonomi Jadi Perhatian

KORANMANDALA.COM – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, melaksanakan reses masa sidang III di Sindangheula Galih, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (18/5/2026).

Kegiatan reses tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut. Sejumlah warga setempat juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, hingga persoalan sosial lainnya.

Anggota DPRD Garut Soroti Alih Fungsi Lahan, H. Imat Rohimat: Jangan Ganggu Sawah Produktif

Namun, dalam reses kali ini, Yudha memberikan perhatian khusus terhadap perempuan kepala keluarga dan para janda yang masuk kategori rawan sosial ekonomi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan intervensi pemerintah, baik daerah maupun pusat, agar memiliki akses terhadap bantuan usaha dan program pemberdayaan.

“Sebagian besar fokus kepada perempuan kepala keluarga dan janda karena mereka masuk kategori wanita rawan sosial ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah, baik bantuan usaha maupun bantuan lainnya,” ujar Yudha.

Selain persoalan infrastruktur, Yudha juga menyoroti masalah kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, terutama bagi warga miskin yang sebelumnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.

“Kita akan upayakan pengalokasian dari APBD Garut untuk membantu warga miskin yang BPJS-nya nonaktif agar bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Yudha juga meminta masyarakat dan pihak kelurahan segera melakukan pendataan terhadap warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan agar dapat diprioritaskan dalam program pemerintah daerah.

Selain itu, ia meminta pihak Bappeda Kabupaten Garut untuk mencatat seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Menurutnya, reses bukan hanya agenda formal anggota dewan, tetapi menjadi sarana penting menyerap kebutuhan riil masyarakat agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.