Ancaman Kelangkaan Daging Sapi Mengintai, Pemkot Bandung Diminta Jangan Sekadar Pantau

KORANMANDALA.COM –Ancaman terganggunya pasokan daging sapi mulai menghantui sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung. Menyusul adanya imbauan “Libur Dagang Bersama” dari Apresiasi Nusantara (Asosiasi Peternak dan Pedagang Daging Sapi Nusantara) pada 17–18 Mei 2026, sebagian besar pedagang memilih menghentikan aktivitas jual beli.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Bandung mengantisipasi gejolak pasokan pangan strategis?

Di tengah potensi kelangkaan tersebut, Pemkot Bandung mengaku terus melakukan pemantauan distribusi dan perdagangan daging sapi melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), hingga Perumda Pasar Juara.

Adam Alis, “Kita Tuntaskan Di Bandung”

Namun, langkah “pemantauan” dinilai belum cukup menjawab keresahan masyarakat. Sebab, hasil monitoring di lapangan justru menunjukkan tanda-tanda tersendatnya distribusi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, mengungkapkan bahwa sejumlah pasar utama mengalami penurunan aktivitas perdagangan daging sapi secara signifikan.

“Hasil pemantauan di Pasar Kosambi, Ciroyom, Sederhana, dan Pasar Kiaracondong menunjukkan sebagian besar pedagang terpantau tidak berjualan,” ujar Ronny, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, di pasar lain seperti Pasar Baru, Cihapit, dan Pasar Ujungberung, pedagang masih membuka lapak, namun dengan stok yang terbatas. Situasi ini mengindikasikan adanya tekanan pada rantai pasok yang berpotensi memicu kenaikan harga apabila berlangsung lebih lama.

Saat ini, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung berkisar antara Rp130.000 hingga Rp160.000 per kilogram, bergantung pada jenis potongan, kualitas, dan lokasi penjualan. Meski belum terjadi lonjakan signifikan, keterbatasan stok berpotensi membuat harga semakin sulit dikendalikan jika pemerintah gagal melakukan intervensi cepat.

Pemkot Bandung memang memastikan Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom masih beroperasi normal. Namun, beroperasinya RPH belum tentu menjamin distribusi tetap stabil apabila pedagang memilih berhenti berjualan dan rantai niaga mengalami gangguan.

Alih-alih menawarkan langkah konkret untuk menjamin ketersediaan pasokan, Pemkot Bandung sejauh ini baru mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan panic buying, serta beralih sementara ke sumber protein alternatif.

Imbauan tersebut memunculkan kritik tersendiri. Sebab, publik tidak hanya membutuhkan pesan menenangkan, tetapi juga kepastian mengenai langkah strategis pemerintah dalam menjamin pasokan bahan pangan pokok, khususnya menjelang potensi gejolak harga di pasar.

Pemkot Bandung menyebut masih terus berkoordinasi dengan pelaku usaha, pengelola pasar, dan asosiasi pedagang guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan. Namun, tanpa skema mitigasi yang jelas dan terukur, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga daging sapi sulit dihindari.

Kini, publik menunggu bukan sekadar laporan pemantauan, melainkan tindakan nyata pemerintah untuk memastikan meja makan warga Bandung tidak ikut terdampak gejolak perdagangan daging sapi.