KORANMANDALA.COM –Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghapus pajak kendaraan bermotor menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik, Rafih Sri Wulandari.
Di balik gagasan yang disebut dapat meringankan beban masyarakat, Rafih mengingatkan adanya risiko serius yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait potensi semakin sulitnya mendeteksi kendaraan hasil curian atau kendaraan ilegal.
Menurut Rafih, penghapusan pajak kendaraan tidak bisa dilihat semata dari sisi populis atau keringanan ekonomi masyarakat. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam aspek pengawasan kendaraan di lapangan.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan persoalan lain. Kendaraan curian, motor tanpa identitas jelas, atau kendaraan berpelat kosong bisa saja sulit terdeteksi,” ujar Rafih saat diwawancarai.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut sepeda motor, tetapi juga kendaraan roda empat yang selama ini masih menjadi salah satu objek pengawasan administrasi pemerintah melalui sistem registrasi dan pembayaran pajak.
“Bukan hanya motor, mobil juga banyak. Ini perlu diperhatikan serius,” katanya.
Selain potensi lemahnya deteksi kendaraan bermasalah, Rafih juga menyoroti dampak lanjutan berupa potensi meningkatnya kemacetan. Menurutnya, jika beban kepemilikan kendaraan semakin ringan tanpa dibarengi kebijakan transportasi publik yang matang, maka jumlah kendaraan pribadi berpotensi meningkat.
Ia menilai, wacana penghapusan pajak kendaraan sejauh ini belum bisa dipastikan menjadi solusi konkret bagi persoalan mobilitas di Jawa Barat.
“Potensi kemacetan jelas ada. Kebijakan ini belum tentu menjadi solusi jika diterapkan tanpa kajian mendalam,” ucapnya.
Meski demikian, Rafih menegaskan kritik yang disampaikan bukan berarti menolak sepenuhnya gagasan tersebut. Ia mengaku tetap mengapresiasi niat pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah yang terdampak tekanan ekonomi.
Namun, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan secara matang berbagai risiko yang mungkin muncul sebelum kebijakan diputuskan.
“Bukan saya tidak mengapresiasi. Saya mengapresiasi niat baiknya, tapi mohon dipertimbangkan lagi secara matang terkait berbagai risiko yang akan muncul,” katanya.
Lebih jauh, Rafih juga mendorong Dedi Mulyadi agar melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kajian kebijakan. Menurutnya, kebijakan publik yang berdampak luas seharusnya tidak diputuskan secara sepihak tanpa mendengar masukan dari pihak terkait, termasuk akademisi, aparat penegak hukum, hingga pelaku transportasi.
“Saya berharap KDM melibatkan berbagai pihak terkait untuk menganalisis kebijakan ini. Karena sering kali kebijakan dibuat tanpa melibatkan pihak-pihak tertentu, dan itu menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






