KORANMANDALA.COM – Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky menilai program digitalisasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung membutuhkan roadmap yang jelas agar tidak berhenti sebatas pelatihan formalitas.
Menurut Deni, perubahan struktur ekonomi menuju sistem digital memang tidak bisa dihindari. Namun ia mengingatkan tidak semua PKL siap beralih ke sistem penjualan online.
“Saat ini Pemerintah Kota Bandung juga mendorong program digitalisasi PKL. Namun menurut saya, digitalisasi PKL bukan hal mudah,” ujar Deni saat dihubungi Kamis (14/5/2026)
ADVERTISEMENT
Ia mengatakan tidak semua pedagang memiliki kemampuan digital maupun produk yang cocok dipasarkan secara daring.
“Tidak semua PKL melek digital, bahkan belum tentu semua produk mereka cocok dijual secara online,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menjadikan program pelatihan digitalisasi hanya sebagai kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran.
“Pelatihan digitalisasi tidak boleh sekadar formalitas atau hanya menghabiskan anggaran. Pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas agar pelatihan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Deni juga menekankan pentingnya pendataan peserta pelatihan secara rinci agar bantuan benar-benar diterima PKL yang membutuhkan.
“Pendataan peserta juga harus jelas, by name by address, sehingga bantuan dan pelatihan benar-benar diberikan kepada PKL yang membutuhkan,” katanya.
Selain digitalisasi, ia menilai pemerintah perlu membuka peluang lain bagi PKL, termasuk kerja sama dengan sektor industri maupun penyediaan lapangan pekerjaan alternatif.
“Idealnya, para PKL tetap memiliki peluang usaha secara offline sekaligus online. Karena itu, penataan, relokasi, dan digitalisasi harus berjalan beriringan agar para PKL tetap memiliki kesempatan bertahan secara ekonomi,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






