KORANMANDALA.COM –Masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Kota Bandung saat ini mencapai sekitar 27 tahun. Estimasi ini disebut berlaku relatif merata di seluruh wilayah Indonesia menyusul kebijakan penyesuaian sistem pembagian kuota haji mulai 2026.
“Sekarang estimasinya itu karena disesuaikan kuotanya, jadi seluruh Indonesia per kabupaten kota sekarang itu (menunggu) 27 tahun,” ujar staff Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kota Bandung, Mamat Rohimatul Hamzah, saat ditemui, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, mulai tahun 2026 ini pemerintah menerapkan sistem pembagian kuota haji berbasis daftar tunggu (waiting list) per provinsi. Ini diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU 8/2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah.
Guru BK Jadi Garda Depan Sekolah Sehat Mental, Pemkot Bandung Siapkan Program Pelatihan Bertahap
Pembagian kuota dengan skema ini membuat masa tunggu haji reguler menjadi hampir sama rata di seluruh Indonesia yakni sekitar 27 tahun. Menurut Mamat, cara ini lebih proporsional dibanding skema sebelumnya yang didasarkan pada jumlah penduduk muslim di tiap kabupaten/kota.
“Sekarang pembagian kuota haji itu tidak kabupaten kota, tapi provinsi. Itu berdasarkan daftar tunggu jemaahnya yang berangkat. Jadi memang lebih adil lah kalau gitu,” tuturnya.
Di sisi lain, lanjut Mamat, kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian jumlah kuota di daerah. Di Jawa Barat, kuota haji tahun ini berkurang hampir 10.000 orang, sementara Kota Bandung mengalami pengurangan sebanyak 835 kuota menjadi 1.400 orang.
“Karena ada penyesuaian kuota, Jawa Barat kehilangan hampir 10.000 kuota. Nah, imbasnya Kota Bandung kehilangan 835 kuota,” jelasnya.
Meski demikian, Mamat menyebut kondisi kuota haji Kota Bandung diperkirakan mulai kembali mendekati normal pada 2027. Berdasarkan penghitungan daftar tunggu, jumlah jemaah yang berangkat diperkirakan kembali naik hampir mencapai 2.000 orang pada tahun depan.
*Formula Baru Penghitungan Kuota Haji*
Kemenhaj sebelumnya mengumumkan penyesuaian formula dalam menghitung pembagian kuota haji untuk periode haji 2026.
Penghitungan kini ditetapkan berbasis daftar tunggu di tiap provinsi, dengan rumus jumlah daftar tunggu di provinsi tersebut dibagi total daftar tunggu nasional, lalu dikalikan dengan total kuota haji reguler nasional.
Dengan formula ini, maka masa tunggu calon jemaah haji di seluruh provinsi sama rata sekitar 26,4 tahun atau 27 tahun jika dibulatkan.
Kebijakan ini disebut dapat membawa keadilan dan mengatasi ketimpangan masa tunggu antardaerah yang selama ini terjadi.
“Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia,” kata Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi, di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
