KORANMANDALA.COM –Rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya mulai menuai sorotan serius. Di tengah klaim sebagai solusi kemacetan, desain teknis proyek justru dinilai berpotensi melahirkan masalah baru—mulai dari penyempitan jalan hingga terganggunya denyut ekonomi warga.
Ketua Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung, Iwan Suhermawan, secara tegas meminta pemerintah tidak gegabah mengeksekusi proyek tanpa kajian lapangan yang matang. Sorotan utama tertuju pada rencana pemasangan separator jalur BRT yang dinilai tidak kompatibel dengan kondisi riil jalan di Kota Bandung.
Meski demikian, Iwan menegaskan pihaknya tidak menolak proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Ia mengakui kebutuhan transportasi massal di Bandung Raya sudah mendesak, mengingat kemacetan yang kian kronis dari tahun ke tahun.
PKL Cicadas Minta Dialog Proyek BRT Dipercepat, Nasib 560 Pedagang Belum Jelas
Namun, menurutnya, persoalan utama bukan pada konsep BRT, melainkan pada desain implementasinya yang berpotensi “dipaksakan”.
“Masalahnya bukan di BRT-nya, tapi bagaimana desainnya diterapkan. Kalau separator dipasang di jalan yang sempit, itu bukan solusi—itu justru memindahkan masalah,” ujar Iwan, Senin (20/4/2026).
Ia mencontohkan ruas Jalan Ahmad Yani yang dinilai berisiko tinggi jika tetap dipasangi separator. Skema pemisahan jalur dinilai akan memangkas ruang kendaraan secara signifikan dan berpotensi memperparah kemacetan yang sudah terjadi.
“Bayangkan jalan yang sekarang saja padat, nanti dipotong lagi untuk jalur BRT kiri-kanan. Ini bukan mengurai macet, tapi menciptakan bottleneck baru,” tegasnya.
Iwan juga menilai, tidak semua ruas jalan di Bandung layak diperlakukan dengan skema yang sama. Ia menyebut kawasan seperti Asia Afrika hingga Sudirman masih relatif memungkinkan karena karakter jalannya lebih lebar dan tertata. Namun, jumlah ruas dengan kriteria tersebut sangat terbatas.
“Bandung itu bukan Jakarta. Jalan protokol yang benar-benar ideal untuk BRT dengan separator itu sangat sedikit,” katanya.
Kritik tak berhenti pada aspek lalu lintas. Iwan mengingatkan adanya ancaman nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan toko di sepanjang jalur proyek. Ia menilai keberadaan separator berpotensi memutus akses langsung konsumen, yang selama ini menjadi penopang utama omzet.
“Ini bukan hanya soal PKL. Toko-toko yang sudah berat bertahan bisa makin terpukul. Kalau akses terhalang, orang mau parkir di mana? Mau belanja bagaimana?” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus jujur menghitung dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Tanpa skema akses dan parkir yang jelas, proyek ini dikhawatirkan justru mempercepat penurunan aktivitas ekonomi di kawasan terdampak.
Iwan juga membandingkan rencana BRT Bandung dengan TransJakarta yang dibangun di koridor jalan lebar dan telah melalui penataan matang. Ia menilai, meniru model tersebut tanpa adaptasi kontekstual hanya akan berujung pada kegagalan kebijakan.
“TransJakarta itu dibangun di jalan yang memang siap. Kalau di Bandung dipaksakan tanpa penyesuaian, risikonya besar,” katanya.
Sebagai jalan tengah, Iwan menyarankan agar proyek tetap berjalan, namun dengan pendekatan fleksibel—termasuk membuka opsi jalur tanpa separator di ruas-ruas tertentu. Menurutnya, pendekatan ini lebih realistis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan transportasi publik dan kelangsungan ekonomi warga.
“Jangan sampai atas nama transportasi publik, justru mematikan ekonomi rakyat kecil. Itu yang harus dihindari,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan proyek BRT tetap berlanjut dan kini memasuki tahap pembangunan halte off-corridor. Pemerintah juga mengklaim tengah menangani warga terdampak di sejumlah titik.
“Kami sekarang sedang menangani Cicaheum, Cicadas, warga-warga terdampak,” ujar Farhan, Jumat (10/4/2026).
Namun, hingga kini belum terlihat kejelasan skema teknis terkait akses jalan, parkir, maupun mitigasi dampak ekonomi di lapangan—sebuah celah krusial yang berpotensi menjadi bom waktu jika proyek terus dikebut tanpa koreksi desain.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
