Telkom University Serahkan Video Advokasi Pendataan Disabilitas kepada KND

KORANMANDALA.COM –Telkom University (Tel-U) secara resmi menyerahkan video pemutakhiran pendataan penyandang disabilitas kepada Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai bagian dari upaya mendukung advokasi dan edukasi secara nasional.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Multimedia Gedung Rektorat Tel-U, Senin (20/4/2026), dan dihadiri sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, menjelaskan bahwa pembuatan video tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Tel-U, KND, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, agar berpartisipasi dalam pendataan resmi.

“Video ini diharapkan dapat menjadi media edukasi yang menjangkau masyarakat luas, sehingga proses pendataan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Suyanto.

Ia menambahkan, Telkom University juga telah membentuk Unit Layanan Disabilitas sejak 4 Desember 2025 sebagai bagian dari komitmen kampus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Menurutnya, keberadaan unit tersebut memberikan ruang yang lebih aman dan terbuka bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Saat ini, jumlah mahasiswa penyandang disabilitas di Tel-U tercatat sekitar 40 orang. Kampus juga terus mengembangkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang proses pembelajaran.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dr. Dante Rigmalia, menyampaikan pentingnya pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.

Ia menyebutkan, data administrasi kependudukan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

“Pemutakhiran data ini penting agar layanan dan program pemerintah dapat tepat sasaran,” kata Dante.

Ia juga menambahkan, pencantuman status disabilitas dalam data kependudukan akan mempermudah akses terhadap berbagai layanan dan hak dasar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pendataan penyandang disabilitas di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.