DPRD Jabar Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan di Tengah Proyek Plaza Gedung Sate

KORANMANDALA.COM – Anggaran penataan Plaza Gedung Sate sebesar Rp15,82 miliar dalam APBD 2026 mendapat sorotan dari DPRD Jawa Barat. Di tengah berbagai persoalan masyarakat, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya di sektor pendidikan dan keagamaan.

Anggota DPRD Jawa Barat Komisi V, Maulana Yusuf Erwinsyah, mempertanyakan urgensi dan proporsi anggaran tersebut jika hanya digunakan untuk penataan kawasan.

“Jika melihat besaran anggarannya dan ternyata hanya sebatas penataan kawasan, maka sangat disayangkan apabila anggaran yang digunakan sebesar ini,” ujarnya. Saat dihubungi Minggu (12/4/2026)

Ia juga menyinggung proyek sebelumnya yang dinilai memiliki pola serupa, yakni penataan gerbang Gedung Sate dengan anggaran yang tidak kecil.

“Sebelumnya juga pernah dilakukan penataan gerbang Gedung Sate dengan anggaran sekitar Rp13,9 miliar. Saat itu dijelaskan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk gerbang, tetapi juga mencakup penataan lainnya. Namun, tetap menjadi pertanyaan apakah penataan tersebut memang menghabiskan anggaran sebesar itu,” katanya.

Menurutnya, penganggaran kembali untuk penataan lanjutan memperlihatkan perlunya evaluasi dari sisi perencanaan dan pengawasan.

“Kini kembali dianggarkan sekitar Rp15,8 miliar untuk penataan lanjutan. Jika melihat dari sisi perencanaan dan pengawasan, tentu ini patut disayangkan. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan, termasuk belum pastinya pendanaan pendidikan seperti BPMU yang masih menunggu perubahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah terkesan lebih memprioritaskan pembenahan fasilitasnya sendiri dibandingkan kebutuhan publik yang lebih luas.

“Dalam situasi seperti ini, pemerintah justru terkesan lebih fokus mempercantik fasilitasnya sendiri, yakni Gedung Sate. Terlepas dari anggapan bahwa ini adalah ‘rumah rakyat’, tetap saja masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tegasnya.

Ia pun menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk sektor keagamaan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat.

“Misalnya, bantuan untuk sektor keagamaan seperti madrasah, pesantren, masjid, dan musala yang justru tidak tersedia dalam anggaran tahun 2026. Hal ini menjadi kontras ketika di saat yang sama dialokasikan anggaran besar untuk penataan kawasan Gedung Sate,” ujarnya.

Selain itu, kondisi pendidikan di Jawa Barat juga menjadi perhatian, terlebih dengan adanya penurunan capaian yang tercatat dalam laporan kinerja pemerintah daerah.

“Selain itu, kondisi kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, hingga kualitas pendidikan pada 2025 juga masih menjadi catatan, bahkan rapor pendidikan mengalami penurunan sebagaimana tercantum dalam LKPJ,” pungkasnya.