Penataan Plaza Gedung Sate-Gasibu, di Tengah Tekanan Ekonomi dan Lonjakan PHK

KORANMANDALA.COM – Rencana pembangunan dan penataan Plaza Gedung Sate yang terhubung dengan kawasan Gasibu kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi di Jawa Barat.

Proyek dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar itu dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi prioritas, mengingat tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal 2026.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Per Maret 2026, sebanyak 8.389 pekerja tercatat mengalami PHK hingga Maret 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 20,51 persen atau 1.721 orang berasal dari Jawa Barat, menjadikannya salah satu provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Deni Rizky, menilai kebijakan pembangunan ruang publik seperti plaza seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.

“Rencana pembangunan Plaza Gedung Sate yang nantinya akan terhubung dengan kawasan Gasibu. Proyek ini menggunakan anggaran lebih dari Rp15 miliar. Dari informasi yang ada, perencanaannya sudah masuk tahap lelang pengadaan (LPSE) dan bahkan sudah ada pemenangnya. Artinya, ini bukan sekadar rencana, tetapi berpotensi besar untuk direalisasikan,” ujarnya. Saat dihubungi, Minggu (12/4/2026)

Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini belum ideal untuk proyek yang tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, saya ingin mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, penggunaan anggaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijak. Masih banyak kebutuhan yang lebih penting dan mendesak dibandingkan pembangunan plaza atau gapura yang secara langsung tidak berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Deni juga menyoroti dampak PHK terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

“Saat ini, Jawa Barat sedang menghadapi persoalan serius, seperti tingginya angka PHK pada triwulan I 2026 yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Kondisi ini tentu akan menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi, termasuk adanya revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh World Bank, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dasar, dan penguatan sektor transportasi publik,” katanya.

Meski memahami aspek identitas budaya dari proyek tersebut, ia menilai waktu pelaksanaannya belum tepat.

“Saya memahami bahwa pembangunan plaza ini juga memiliki tujuan untuk memperkuat identitas Jawa Barat, termasuk menonjolkan unsur budaya Sunda. Hal tersebut memang penting, tetapi harus dilihat dari segi prioritas dan waktu pelaksanaannya. Dalam kondisi saat ini, menurut saya, belum menjadi kebutuhan yang mendesak,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Apalagi, di tengah keterbatasan fiskal akibat pengurangan transfer dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah daerah lebih mengedepankan efisiensi anggaran dan memastikan penggunaannya tepat sasaran,” katanya.

Deni juga menyarankan agar anggaran difokuskan pada sektor yang lebih mendesak seperti transportasi publik dan infrastruktur dasar.

“Sebagai contoh, anggaran bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang lebih layak, peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum yang aman dan nyaman, serta kebijakan lain yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa proyek tersebut tidak salah secara konsep, namun tidak tepat dari sisi waktu pelaksanaan.

“Karena itu, saya menilai pembangunan Plaza Gedung Sate bukan tidak penting, tetapi tidak tepat waktunya. Saat ini, kita berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, sehingga setiap kebijakan anggaran harus benar-benar dipertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.