Konflik Timur Tengah Berdampak ke Daerah, DPRD Garut Dukung Penatapan WFH Bagi ASN

KORANMANDALA.COM – Dampak konflik di Timur Tengah mulai dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Garut. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah adalah pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), Sabtu (11/4/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Hj. Rini Sri Rahayu, menilai konflik global tersebut memberikan pengaruh luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kinerja pemerintahan.

“Sebagai Ketua Komisi I, saya berharap situasi konflik ini segera selesai dan tidak berlarut-larut karena sedikit banyak berimbas juga ke negara kita,” ujar Rini.

Ketua DPRD Garut Minta Disperindag dan SPBE Monitoring LPG 3 Kg, Pastikan Stok Aman

Menurutnya, dampak konflik tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap pola kerja ASN, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Ia berharap kondisi dapat segera normal sehingga aktivitas pemerintahan, termasuk kinerja ASN, dapat kembali berjalan seperti biasa tanpa kebijakan WFH.

“Harapannya perekonomian membaik dan kinerja ASN kembali normal, tidak lagi diberlakukan WFH,” katanya.

Meski demikian, Rini menilai penerapan WFH tidak sepenuhnya efektif, khususnya untuk sektor pelayanan publik yang menuntut kehadiran langsung.

“Untuk pelayanan, menurut saya tidak efektif jika WFH. Kalau kegiatan yang sifatnya seremonial atau bisa ditunda, itu bisa menyesuaikan kebijakan efisiensi. Daerah pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.

Rini menegaskan bahwa WFH bukan berarti libur, melainkan tetap bekerja dari rumah dengan tanggung jawab yang sama.

“WFH itu bukan libur seperti akhir pekan, tetapi tetap bekerja dari rumah,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pekerjaan yang bersifat administratif masih memungkinkan dilakukan secara daring. Namun, untuk layanan langsung kepada masyarakat, kebijakan WFH dinilai tidak relevan.

“Kalau administrasi bisa dikerjakan dari rumah, tapi yang bersifat pelayanan tidak bisa. Misalnya sekolah, tetap berjalan seperti biasa,” ucapnya.

Rini menambahkan, kebijakan WFH kali ini berbeda dengan saat pandemi COVID-19 yang bersifat darurat kesehatan global. Saat ini, kebijakan lebih didorong oleh faktor efisiensi ekonomi akibat dampak konflik internasional.

“Kalau dulu saat COVID-19 karena faktor kesehatan global. Sekarang lebih ke efisiensi ekonomi,” pungkasnya.