Halal Bihalal Dinilai Punya Peran Strategis Redakan Ketegangan Sosial

KORANMANDALA.COM – Tradisi halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas, terutama dalam meredakan ketegangan dan memperkuat kohesi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam kegiatan Silaturahmi dan Pengajian Ba’da Idulfitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat (PWM Jabar) di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Jumat (10/4/2026).

Dalam pemaparannya, Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, menjelaskan bahwa tradisi halal bihalal memiliki akar historis panjang di Indonesia, khususnya di lingkungan Muhammadiyah.

Pengamat Soroti Proyek Galian Bandung Saat Musim Hujan

Ia merujuk pada publikasi Suara Muhammadiyah yang mencatat praktik halal bihalal telah dilakukan sejak 1924, termasuk ruang bagi pembaca untuk saling menyampaikan ucapan pada 1926.

“Ada dokumen historisnya. Muhammadiyah sudah menyelenggarakan halal bihalal sejak tahun 1920-an,” ujar Mu’ti.

Menurutnya, secara kenegaraan tradisi halal bihalal mulai dikenal luas sejak 1948, saat Presiden pertama RI Soekarno menggelarnya untuk meredakan ketegangan politik di kalangan elite. Namun demikian, praktik tersebut sejatinya telah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat.

“Secara kenegaraan diselenggarakan tahun 1948, tapi sebagai tradisi sudah ada di masyarakat,” katanya.

Mu’ti menilai, halal bihalal mencerminkan cara Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya. Ia menepis anggapan bahwa Muhammadiyah bersikap anti terhadap tradisi.

“Muhammadiyah justru organisasi yang memiliki kreativitas dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dinamika sosial budaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep vernakularisasi Islam, yakni praktik ajaran agama yang kontekstual tanpa merusak tatanan sosial yang ada.

Lebih jauh, Mu’ti menegaskan bahwa halal bihalal memiliki fungsi sosial penting sebagai sarana menyelesaikan persoalan dan menjaga harmoni di tengah masyarakat.

“Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki kreativitas dan kecerdasan untuk mengatasi masalah, bukan memperkeruh suasana,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama RS Muhammadiyah Bandung, Rochimiah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PWM Jabar yang menunjuk rumah sakit tersebut sebagai tuan rumah kegiatan.

Ia mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan layanan rumah sakit kepada masyarakat.

“Harapannya apa yang disampaikan Pak Menteri bisa memberikan wawasan bagi peserta, sekaligus menjadi ajang perkenalan bagi masyarakat yang belum mengenal Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung,” ujar Rochimiah.

Ia menambahkan, tidak ada arahan khusus yang disampaikan Mendikdasmen kepada pihak rumah sakit. Namun, terdapat pesan penting terkait penguatan sinergi antar Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

“Beliau berharap seluruh AUM bisa semakin bersinergi, tidak hanya rumah sakit, tetapi juga universitas, Aisyiyah, dan sekolah-sekolah,” tuturnya.