KDM Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kebijakan Pajak Diprotes Tak Jalan di Lapangan

KORANMANDALA.COM –Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Keputusan ini diambil setelah kebijakan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan ternyata belum dijalankan secara optimal di lapangan.

Penonaktifan tersebut diumumkan pada Rabu (8/4/2026), menyusul temuan hasil investigasi serta laporan masyarakat yang beredar di media sosial.

Sejak diberlakukannya kebijakan baru per 6 April 2026, wajib pajak seharusnya tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik kendaraan pertama saat membayar pajak tahunan. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA.

DPRD Ingatkan Persiapan SPMB di Bandung, Jangan Sampai Tersandung Masalah Teknis

Dalam skema baru, masyarakat cukup menunjukkan STNK serta KTP pihak yang menguasai kendaraan. Kebijakan ini digadang-gadang menjadi solusi atas keluhan klasik soal rumitnya administrasi pajak kendaraan.

Namun fakta di lapangan berkata lain.

Sejumlah wajib pajak mengaku masih diminta membawa KTP pemilik awal kendaraan, sebuah syarat lama yang seharusnya sudah dihapus.

“Masih ditemukan petugas yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan mengabaikan Surat Edaran Gubernur. Maka hari ini, Kepala Samsat Soekarno-Hatta saya nonaktifkan sementara,” tegas Dedi Mulyadi.

Tak berhenti di situ, Dedi langsung menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat untuk turun tangan mengusut penyebab mandeknya implementasi kebijakan tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam memastikan reformasi pelayanan publik benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan di atas kertas.

Kebijakan kemudahan pembayaran PKB tahunan sendiri bertujuan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Dedi berharap, dengan prosedur yang lebih sederhana, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda kewajiban pajak kendaraan.

Namun kasus di Samsat Soekarno-Hatta menjadi alarm keras: reformasi kebijakan tak akan berarti tanpa pengawasan dan kedisiplinan aparatur di lapangan.