ICMI Jabar Tegaskan Peran Intelektual, Siap Kawal Kebijakan Pembangunan Daerah

KORANMANDALA.COM – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dengan menghadirkan gagasan kritis dan kontribusi nyata dalam pembangunan.

Ketua ICMI Jawa Barat, Sutarman, menuturkan bahwa berbagai persoalan mendasar masih menjadi tantangan di Jawa Barat, mulai dari sektor kesehatan, lingkungan, ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah sektor pendidikan, di mana rata-rata lama sekolah dinilai masih belum ideal.

“Rata-rata lama sekolah masih di bawah sembilan tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya usai kegiatan silaturahmi kerja wilayah di Bandung, Rabu (8/4).

Ia menegaskan, ICMI yang dihuni oleh kalangan akademisi dan cendekiawan akan terus memberikan masukan berbasis kajian. Baik dilibatkan langsung dalam proses kebijakan maupun tidak, kontribusi pemikiran tetap akan disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi.

Tak hanya dalam bentuk rekomendasi, ICMI juga terlibat dalam aksi konkret. Salah satunya penanganan stunting di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berhasil ditekan dari angka 27 persen menjadi 14 persen melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyambut baik keterlibatan ICMI dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks, terutama di tengah era transformasi digital.

Ia menyoroti kondisi generasi muda seperti Gen Y, Gen Z, hingga Gen Alpha yang dinilai memiliki kreativitas tinggi, namun juga menghadapi tantangan dari sisi ketahanan mental.

“Dalam pembangunan sumber daya manusia, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan kontribusi pemikiran dari para cendekiawan,” ujarnya.

Herman menambahkan, masukan dari kalangan intelektual penting agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan ICMI dapat memperkuat kualitas kebijakan publik di Jawa Barat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum ICMI Pusat, Priyo Budi Santoso, menegaskan bahwa sejak didirikan oleh B. J. Habibie, ICMI konsisten menjalankan peran intelektual yang berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menekankan bahwa ICMI tidak boleh pasif terhadap kebijakan yang dinilai perlu dikritisi. Menurutnya, negara perlu membuka ruang terhadap berbagai alternatif pemikiran demi menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“ICMI harus tetap hadir memberikan pandangan alternatif agar kebijakan publik semakin berkualitas dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.