Reklame Kembali Roboh, Audit Struktur Wajib Dilakukan

KORANMANDALA.COM –Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap reklame berisiko setelah insiden robohnya konstruksi reklame saat hujan deras dan angin kencang, Jumat, 3 April 2026.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan pihaknya langsung menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan penanganan sekaligus penertiban terhadap reklame yang terdampak.

“Begitu menerima laporan, tim langsung bergerak melakukan penanganan di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut,” ujar Bambang.

Pohon Tumbang Tewaskan Warga, Pemkot Bandung Disorot Soal Antisipasi

Namun, di balik respons cepat itu, Pemkot Bandung kini dihadapkan pada persoalan lebih mendasar: lemahnya pengawasan terhadap kelayakan struktur reklame yang tersebar di ruang publik.

Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP mendorong pembentukan tim verifikasi struktur reklame yang melibatkan instansi teknis serta asosiasi pelaku usaha. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pascakejadian robohnya reklame di kawasan Buahbatu.

Bambang menegaskan, tim tersebut penting untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi konstruksi di lapangan.

“Kami sudah merekomendasikan kepada Dinas Ciptabintar untuk segera membentuk tim verifikasi bersama asosiasi reklame seperti IPRKB. Tujuannya agar ada pengecekan menyeluruh dan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Ia mengakui, hingga saat ini belum ada pemetaan detail terkait kekuatan struktur reklame yang berdiri di Kota Bandung. Kondisi tersebut dinilai berisiko, terutama di tengah cuaca ekstrem.

“Kami tidak memiliki data teknis kekuatan struktur di lapangan. Karena itu, pemilik reklame wajib bertanggung jawab memastikan konstruksinya aman,” ujarnya.

Selain faktor konstruksi, Bambang juga menyoroti cuaca ekstrem yang belakangan melanda Kota Bandung. Dalam satu hari yang sama, hujan deras dan angin kencang bahkan menyebabkan puluhan pohon tumbang di berbagai titik.

Situasi ini mendorong Satpol PP untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas teknis, guna memperkuat mitigasi risiko di ruang publik.

Di sisi lain, penertiban reklame tetap menjadi bagian dari agenda penataan kota. Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah fokus melakukan penataan pada 17 jalur utama, termasuk penertiban reklame jenis bando yang dinilai mengganggu estetika sekaligus berpotensi membahayakan.

“Kami akan fokus pada jalur prioritas sesuai arahan pimpinan. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan dilakukan validasi menyeluruh terhadap seluruh reklame,” kata Bambang.

Ia menegaskan, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pelaku usaha, kata dia, tidak boleh abai terhadap potensi risiko dari konstruksi reklame yang tidak layak.

“Jangan sampai kejadian ini menimbulkan korban. Ini peringatan serius. Pengawasan dan pengecekan harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan,” pungkasnya.