KORANMANDALA.COM –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) membahas upaya pengendalian harga dan distribusi gas elpiji di pasaran. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kegiatan halal bihalal yang digelar di Resto Astro Cimaragas, Kamis (26/3/2026).
Langkah ini diambil menyusul keresahan masyarakat akibat isu kelangkaan dan kenaikan harga elpiji dalam beberapa waktu terakhir.
Manager Khusus BBM, Jamal, menegaskan bahwa distribusi resmi elpiji hanya melalui jalur agen ke pangkalan. Ia menyebut, pihaknya tidak mengatur penjualan di tingkat pengecer.
Masa Cuti, Yudha Puja Turnawan Gelar Donor Darah untuk Bantu Stok PMI Garut
“Sistem distribusi kami dari agen ke pangkalan. Untuk pengecer tidak diatur. Kami mengimbau masyarakat membeli langsung ke pangkalan, bukan ke pengecer,” ujar Jamal.
Ia memastikan, harga elpiji masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah dan tidak mengalami kenaikan. Selain itu, stok elpiji dan BBM di Garut juga dipastikan dalam kondisi aman.
“Tidak ada kenaikan harga, sesuai HET dari bupati. Stok juga aman, jadi masyarakat tidak perlu panic buying,” katanya.
Menurut Jamal, pada tahun ini terdapat penambahan suplai elpiji untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan, terutama saat momentum Ramadan dan Idulfitri.
“Jika pangkalan merasa kekurangan, tahun ini ada penambahan suplai. Seharusnya tidak ada kelangkaan di pangkalan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Kabupaten Garut, Ida Hidayatulloh, menegaskan pihaknya akan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan Pertamina, termasuk terkait harga dan distribusi.
“Kami siap menjalankan apa yang diperintahkan Pertamina dan akan selalu mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk HET,” ujarnya.
Ia menyebutkan, terdapat penambahan kuota elpiji sekitar 6 persen atau lebih dari 2 juta tabung untuk wilayah Garut. Namun, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur harga di tingkat pengecer.
“Kalau pengecer kami tidak mengetahui. Di pangkalan sesuai aturan. Memang ada penambahan sekitar 6 persen,” kata Ida.
Ia menambahkan, jika terjadi kelangkaan di lapangan, Hiswana Migas akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Pertamina untuk penanganan lebih lanjut.
“Jika ada kelangkaan di titik tertentu, kami akan koordinasi dengan Disperindag dan mengajukan tambahan ke Pertamina,” ucapnya.
Terkait isu kenaikan harga, Ida menilai hal tersebut lebih tepat disebut sebagai penyesuaian, mengingat harga elpiji di Garut belum mengalami perubahan selama hampir satu dekade.
“Bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Sudah hampir 10 tahun belum ada perubahan, dan targetnya disesuaikan dengan daerah lain,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyoroti adanya celah dalam rantai distribusi, khususnya di tingkat pengecer yang tidak sepenuhnya terkontrol.
“Distribusi sampai pangkalan diatur oleh Pertamina dan pemerintah daerah. Namun di pengecer ada ‘missing link’ karena itu inisiatif individu untuk membeli dan menjual kembali,” ujar Syakur.
Ia menjelaskan, lonjakan permintaan pada momen tertentu seperti Ramadan dan Idulfitri kerap dimanfaatkan oknum untuk menaikkan harga di luar ketentuan.
“Ketika permintaan meningkat, ada peluang bagi mereka menaikkan harga. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Pemkab Garut, lanjut Syakur, berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan menambah suplai serta merancang sistem pengawasan yang lebih ketat ke depan.
“Solusinya adalah penambahan suplai. Ke depan juga perlu ada alat kontrol agar distribusi dan harga bisa lebih terkendali,” pungkasnya.
