ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM –Tantangan produktivitas bonus demografi di Provinsi Jawa Barat masih bertumpu pada dua aspek utama, yakni pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.
Kondisi tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar oleh BKKBN Perwakilan Jawa Barat.
Dari sisi kuantitas, indikator penting dalam menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah terkendalinya angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) serta meningkatnya modern contraceptive prevalence rate (mCPR).
ADVERTISEMENT
Taman Film Bandung Terabaikan, Ikon Ruang Publik Era Ridwan Kamil Kini Memprihatinkan
TFR berperan menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk, sementara mCPR mencerminkan tingkat pemanfaatan akses dan layanan keluarga berencana modern oleh masyarakat.
Adapun dari sisi kualitas, Jawa Barat masih menghadapi persoalan serius, salah satunya tingginya angka keluarga berisiko stunting (KRS).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Barat tercatat sebesar 15,9 persen. Angka tertinggi berada di Kabupaten Bandung Barat sebesar 30,8 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Cianjur sebesar 7,2 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.
Fokus Program dan Intervensi
Sebagai langkah strategis, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menjalankan mandat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui pembangunan keluarga berbasis siklus kehidupan. Implementasi dilakukan melalui sejumlah program strategis seperti Tamasya, Genting, GATI, dan SIDAYA di seluruh wilayah Jawa Barat.
Selain itu, BKKBN Jabar turut berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui dukungan pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Intervensi berbasis keluarga tersebut ditujukan untuk mencegah munculnya kasus stunting baru.
Pelaksanaan berbagai program tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun mitra kerja strategis lainnya.
Rakorda sebagai Forum Sinkronisasi
Rakorda digelar sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan program antara pusat dan daerah, memperkuat komitmen para pemangku kepentingan, serta mengevaluasi capaian dan tantangan Program Bangga Kencana serta program prioritas Kemendukbangga/BKKBN.
Tahun ini, Rakorda mengusung tema:
“Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045 dan Jawa Barat Istimewa.”
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Menteri/Sestama BKKBN yang memberikan arahan penguatan kelembagaan Program Bangga Kencana, serta Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jawa Barat yang memberikan sambutan pembukaan.
Selain itu, hadir pula perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga/BKKBN yang memaparkan strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui DAK BOKB, Koordinator Wilayah Kabupaten Bandung/Perwakilan KPPG BGN yang membahas pengenalan MBG 3B, serta Kepala DPPKB Kota Bogor yang menyampaikan praktik baik pelaksanaan Penanggung Jawab Program Keluarga (PJPK) dalam konvergensi lintas sektor.
Dalam rangkaian kegiatan, turut diagendakan tausiyah Ramadan 1447 Hijriah oleh Wakil Ketua Baznas yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
Peserta dan Target Capaian
Peserta kegiatan terbagi dalam Pra-Rakorda dan Rakorda. Pra-Rakorda diikuti Sekretaris Dinas OPD KB, Kepala Bidang pengampu DAK BOKB, serta jajaran pengurus IPeKB tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Rakorda dihadiri pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jabar, mitra kerja Program Bangga Kencana tingkat provinsi, serta Kepala OPD KB dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Melalui Rakorda ini, diharapkan terumuskan rekomendasi strategis transformasi pembangunan kependudukan dan keluarga, tersusunnya rencana tindak lanjut (RTL) terintegrasi antara pusat dan daerah, serta menguatnya komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat.
Selain itu, forum ini juga ditargetkan mampu memetakan inovasi dan praktik baik di daerah untuk direplikasi hingga tingkat nasional, sebagai bagian dari fondasi menuju generasi sehat dan berkualitas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






