Pengamat ITB : Anggaran Infrastruktur Bandung Dinilai Terlalu Kecil Dibanding Kebutuhan Kota

KORANMANDALA.COM – Alokasi Anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Bandung semakin diperkuat. Tahun ini, anggaran infrastruktur jalan melonjak dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar. 

Sebelumnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, peningkatan anggaran tersebut harus diiringi perencanaan yang matang dan akuntabel

“Perencanaan kita harus sangat matang sehingga terserap Rp300 miliar. Jangan cuma besar di angka, tapi tidak berkualitas,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jumat (20/2/2026).

Satu Tahun Farhan–Erwin, Rafih Sri Wulandari: Bandung Masih Terjebak Masalah Klasik

Menurut Akademisi tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Frans Ari Prasetyo Hal ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan kota.

“Kalau kita melihat adanya kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp150 miliar menjadi Rp300 miliar, tentu patut diapresiasi. Tetapi angka Rp300 miliar itu sebenarnya sangat kecil sekali jika dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur kota,” ujar Frans, akademisi tata kota ITB, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, kecilnya anggaran terlihat dari perbandingan dengan target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung yang mencapai sekitar Rp3 triliun pada 2026. Sementara total APBD dengan fokus sampah, infrastruktur, dan pendidikan mencapai sekitar Rp7,4 triliun.

“Bayangkan hanya Rp300 miliar dari PAD Rp3 triliun. Proporsinya sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan total APBD yang lebih dari Rp7 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2025 belanja daerah Kota Bandung tercatat sekitar Rp7,8 triliun, sementara PAD hanya sekitar Rp3 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Artinya anggaran Rp300 miliar untuk infrastruktur itu sangat kecil. Kota masih bergantung pada dana dari pusat. Dengan PAD terbatas dan belanja besar, ruang fiskal untuk infrastruktur jadi sempit,” ujarnya.

Frans menilai pemerintah kota perlu meningkatkan porsi belanja infrastruktur secara bertahap seiring peningkatan PAD, sekaligus menekan belanja rutin terutama belanja pegawai yang selama ini mendominasi struktur APBD.

“Anggaran pembangunan infrastrukturnya harus ditingkatkan, belanja pegawainya harus diturunkan dengan tidak tergantung juga kepada pusat. Jadi pemerintah harus bisa mandiri. Katanya desentralisasi, katanya otonomi daerah.Kalau tidak diturunkan, belanja daerah akan terus membebani. Akibatnya kualitas infrastruktur publik juga tetap rendah,” katanya.