KORANMANDALA.COM –Setahun sudah Kota Bandung dipimpin Wali Kota Farhan bersama Wakil Wali Kota Erwin. Saat keduanya dilantik, ekspektasi publik melambung tinggi. Warga berharap ada percepatan pembenahan kota, terobosan kebijakan, serta solusi konkret atas persoalan klasik yang tak kunjung tuntas.
Namun setelah satu tahun berlalu, pertanyaan itu kian nyaring terdengar: di mana gebrakan yang dijanjikan?
Sebagai ibu kota Jawa Barat, Bandung memikul beban simbolik sekaligus strategis. Kota ini berstatus metropolitan, berkarakter jasa dan perdagangan, berpenduduk padat, dan secara geografis berada di Cekungan Bandung kondisi yang rentan terhadap degradasi lingkungan jika tata kelolanya lemah.
Potensinya besar: ekonomi kreatif, pendidikan, digitalisasi, pariwisata. Namun di lapangan, wajah kota justru dibayangi masalah yang kian kompleks: sampah menumpuk, kemacetan mengular, jalan rusak, dan banjir berulang.
Jika dibiarkan tanpa lompatan kebijakan, Bandung bukan hanya kehilangan wibawa sebagai etalase Jawa Barat, tetapi juga mempertaruhkan kualitas hidup warganya.
Sampah: Krisis yang Tak Kunjung Tuntas
Persoalan sampah menjadi ujian paling nyata. Pasca-krisis pengelolaan di TPA Sarimukti, publik berharap lahir sistem baru yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Kota membentuk 1.546 Petugas Gaslah (Pengolah Sampah). Namun hasil pemantauan di sejumlah titik menunjukkan perubahan belum signifikan. Sampah masih menumpuk di pinggir jalan, bahkan gerobak sampah kerap diparkir di badan jalan.
Dampaknya berlapis: polusi bau, penyempitan ruas jalan, gangguan bagi pejalan kaki, hingga potensi masalah kesehatan. Krisis ini jelas memiliki efek domino terhadap sektor lain, termasuk kemacetan dan citra kota.
Konsep 3R (reduce, reuse, recycle) belum berjalan masif dari hulu. Edukasi pengurangan sampah dari sumber masih sporadis. Inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas strategis. Padahal, Bandung seharusnya mampu mendorong model green economy berbasis zero waste dengan target terukur, bukan sekadar jargon.
Tanpa peta jalan yang jelas, krisis sampah berpotensi menjadi ancaman ekologis jangka panjang.
Kemacetan: Minim Integrasi, Lemah Penegakan
Kemacetan kian menggerus produktivitas. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi dan disiplin.
Program “angkot pintar” sudah berjalan. Namun angkot konvensional tetap beroperasi tanpa penataan tegas. Praktik berhenti sembarangan masih terjadi, menciptakan tumpang tindih layanan dan memperparah kemacetan. Ironisnya, sejumlah armada baru justru sepi penumpang.
Masalahnya bukan sekadar armada, melainkan integrasi sistem, manajemen rute, serta penegakan aturan di lapangan. Tanpa kebijakan yang konsisten dan berani—termasuk kemungkinan pembatasan kendaraan pribadi—Bandung akan terus tersandera stagnasi transportasi.
Pengangguran: Potensi Kreatif yang Belum Terkelola
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung sering dipromosikan sebagai pusat ekonomi kreatif. Namun indikator lapangan menunjukkan tantangan serius: angka pengangguran masih tinggi, termasuk lulusan sarjana.
UMKM dan sektor kreatif belum mendapatkan stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Inkubasi bisnis, akses permodalan, serta integrasi pasar digital belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru.
Bandung memiliki talenta. Yang belum terlihat adalah orkestrasi kebijakan yang sistemik dan terukur.
Infrastruktur dan Banjir: Pola Lama Berulang
Kerusakan jalan masih ditangani dengan pendekatan tambal sulam. Koordinasi lintas dinas dan kewilayahan belum solid. Akibatnya, perbaikan kerap tidak bertahan lama karena kualitas pekerjaan dipertanyakan.
Banjir pun demikian. Setiap hujan deras, genangan kembali muncul. Penanganan belum menyentuh akar persoalan: tata ruang, sistem drainase terintegrasi, pengelolaan kawasan hulu, serta minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Tanpa langkah strategis lintas daerah dan pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan—termasuk sumur resapan dan revitalisasi sempadan sungai—siklus banjir akan terus berulang.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Digitalisasi layanan publik dan revitalisasi kawasan heritage memang telah diumumkan. Kolaborasi dengan provinsi dan pusat juga digaungkan. Namun sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan.
Yang dibutuhkan warga bukan sekadar komunikasi publik yang rapi, melainkan eksekusi yang cepat, terukur, dan transparan. Publik menanti indikator capaian yang jelas, bukan sekadar wacana.
Bandung Butuh “Signature Program”
Setiap pemimpin membutuhkan identitas kebijakan. Hingga kini, belum terlihat program unggulan yang benar-benar menjadi penanda arah baru pemerintahan Farhan–Erwin.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis, sense of urgency, dan konsistensi eksekusi. Tanpa itu, potensi besar kota ini hanya akan menjadi slogan politik.
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Jika tahun pertama diwarnai evaluasi, maka tahun kedua harus menjadi fase pembuktian.
Bandung tak boleh terus berdiri di persimpangan. Kota ini menuntut keputusan tegas, kebijakan terukur, dan keberpihakan nyata kepada warganya.
