KDM Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Branding Garut di Hari Jadi ke-213

KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penataan wilayah Kabupaten Garut saat menghadiri peringatan Hari Jadi Garut ke-213 di Gedung DPRD Garut, Jalan Patriot, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya, Dedi—yang akrab disapa KDM—mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera melakukan pembenahan tata ruang, tata bangunan, hingga regulasi yang terintegrasi dengan peraturan gubernur.

Menurutnya, penataan harus dimulai dari aspek teknokratis, termasuk penataan ruang kantor pemerintahan, sekolah, hingga bangunan publik lainnya.

Relasi KDM–DPRD Jabar Disorot, Pengamat Minta Komunikasi Diperbaiki

“Teknokrasi harus segera dibangun. Tata ruang DPRD bersama bupati perlu ditata ulang. Setelah tata ruang, tata bangunan juga harus dibuat. Ke depan, peraturan bupati harus merujuk pada peraturan gubernur, termasuk untuk menetapkan bentuk sekolah, kantor, gapura, hingga pagar,” ujar Dedi.

Ia juga menekankan pentingnya penetapan batasan tata kelola rumah, kantor desa, serta kawasan tebing dan lahan pertanian agar tidak terjadi pembangunan yang semrawut dan berisiko terhadap lingkungan.

“Jika tidak ditetapkan, pembangunan akan acak-acakan dan akhirnya tidak terkendali. Hortikultura dan pertanian harus dijaga, jangan sampai bergeser atau bertambah tanpa perencanaan,” tegasnya.

Selain infrastruktur dan tata ruang, Dedi menilai Garut perlu memiliki identitas atau branding yang kuat sebagai daerah tujuan wisata. Branding tersebut, kata dia, harus dibangun setelah tata bangunan dan tata kelola lingkungan tertata dengan baik.

“Setelah tata bangunan, tetapkan juga tata busana, termasuk seragam sekolah. Perkantoran harus menjadi pusat pariwisata. Dari situ Garut bisa membangun branding dan mem-branding diri sebagai daerah yang memiliki ciri khas,” katanya.

Ia juga berencana menata kawasan perbatasan Garut-Bandung, khususnya di jalur provinsi menuju pusat kota, dengan fokus pada kebersihan, drainase, pencahayaan, serta penataan warung agar memiliki identitas khas Garut.

“Bangunan harus dirapikan, drainase dibersihkan, lampu ditata, dan warung-warung ditertibkan agar memiliki ciri khas Garut,” ujarnya.

KDM juga menyoroti potensi wisata pantai selatan Garut yang dinilai perlu ditata lebih serius, baik dari sisi estetika, keamanan, maupun edukasi bagi pedagang.

“Garut memiliki pantai yang indah. Warung-warungnya harus ditata, praktik premanisme harus ditertibkan. Pariwisata itu sensitif. Harga tiket atau makanan yang tidak wajar bisa menjadi sorotan luas dan merugikan daerah,” katanya.

Untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Garut, ia mendorong pembangunan infrastruktur alternatif dan akan melibatkan ahli lalu lintas serta ahli penataan wilayah dalam perumusannya.

Selain itu, Dedi juga menitipkan pesan kepada pengelola kawasan wisata agar mengatur jam kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan hajatan di hari libur pada jalur wisata utama.

“Pada jam-jam libur wisata, sebaiknya tidak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Pariwisata harus menghadirkan relaksasi, bukan justru menimbulkan stres,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis karena mampu meningkatkan pemasukan tanpa merusak lingkungan, selama dikelola dengan baik dan berkelanjutan.